KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kini dibawa komando kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dan Sudirman, kembali melanjutkan pembangunan penataan kawasan kumuh, khususnya kawasan kumuh di wilayah pesisir Teluk.
Salah satu titik yang telah diselesaikan penataan kawasan kumuhnya adalah Bungkutoko dan Petoaha, terletak di tepi pantai dan sungai, dulunya dikenal sebagai kawasan kumuh dengan kondisi hunian dan prasarana yang tidak layak, kini telah ditata menjadi destinasi wisata baru bernama Kendari Waterfront City.
Melalui Program Kotaku bekerja sama dengan DPR RI Komisi V dan Kementerian PUPR, Pemkot Kendari menata kawasan kumuh Bungkutoko dan Petoaha disulap dengan melakukan pembangunan penataan kawasan, termasuk pembangunan infrastruktur, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya.
Saat ini, Pemkot Kendari kembali merencanakan dan melaksanakan upaya pengentasan kawasan kumuh fokus utama pada kawasan pesisir di sekitar Jembatan Teluk Kendari. Titik ini dianggap sebagai wajah kota.
Pada Selasa (10/6/2025), Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama Dirjen Kawasan Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae, serta OPD teknik Pemkot Kendari meninjau langsung titik penataan kawasan kumuh di wilayah RT 2, 3, dan 4 Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli.
Di titik tersebut, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemkot Kendari terdapat 164 rumah tidak layak yang dihuni 187 kepala keluarga (KK), masuk dalam karakteristik pemukiman padat serta berada pada kategori pesisir yang rentan.
Menindaklanjuti rencana penataan kawasan itu, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman kembali melakukan rapat koordinasi secara virtual bersama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dihadiri langsung Wali Kota Kendari, Selasa (1/7/2025).
Dalam Zoom meeting tersebut, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Perumahan.
Dirjen menekankan pentingnya pemetaan lokasi kawasan kumuh di seluruh kabupaten dan kota untuk mendukung program peningkatan kawasan permukiman pada semester kedua tahun anggaran 2025.
“Karena kita sudah masuk semester dua, maka kita ingin mendapatkan detail persiapan dari masing-masing daerah. Kami punya deadline hingga tanggal 15, jadi proses ini harus mulai digerakkan dari sekarang,” tegasnya.
Dirjen menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan kerja sama aktif dari kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, guna mempercepat proses pengumpulan data serta dokumen pendukung sesuai Permen PUPR No.14 terkait kawasan kumuh.
“Kami ingin tahu kesiapan sekretariat daerah dalam menyiapkan persyaratan teknis,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, menyatakan kesiapannya untuk terus berkoordinasi dan memenuhi semua regulasi yang diminta.
Ia berharap, melalui komunikasi yang intensif dengan Balai Perumahan di wilayah Sulawesi Tenggara, proses pengusulan dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
“Kami siap mengikuti arahan selanjutnya dari Kementerian,” ungkapnya
Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah fokus pada kawasan Teluk di bawah jembatan sebagai prioritas utama pengentasan kawasan kumuh.
“Saat ini kami sedang merampungkan segala administrasi, jika telah selesai, maka proses pengerjaan secepatnya untuk dilakukan,” ujarnya.
Laporan/Editor: Hasrul Tamrin
