KOLOMRAKYAT.COM: MUNA – Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nasional (BPN) Kabupaten Muna menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pertanahan.
Tim teknis dari BPN Muna yang diwakilkan oleh Bactiar Aswan turun langsung ke lapangan guna mendampingi penyidik Ditreskrimum Polda Sultra dalam rangka identifikasi dan verifikasi objek tanah terkait penyidikan kasus dugaan penipuan serta penggelapan aset di Desa Wasolangka, Desa Wapuale, Desa Wadolao, Desa Marobo, Desa Latampu, Desa wantiworo, Desa Poaroha dan Desa Parigi.
“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum yang berjalan memiliki landasan data spasial dan yuridis yang akurat,” kata Bactiar Aswan, Selasa (12/5/2026).
Dia menuturkan, validasi teknis dan yuridis dalam proses identifikasi tersebut, tim BPN Muna melakukan serangkaian prosedur teknis untuk membedah fakta di lapangan, antara lain : Plotting Koordinat yaitu Memastikan letak bidang tanah secara presisi berdasarkan sistem koordinat nasional guna menghindari klaim lokasi yang salah.
Selanjutnya, Identifikasi Batas Bidang yaitu melakukan pengecekan fisik terhadap batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa pidana.
Untuk mendukung kepastian hukum, Kepala Seksi Pengukuran BPN Muna, Yudha Yuliahsyah di Kantor Pertanahan Kabupaten Muna menyatakan bahwa kehadiran pihak BPN adalah sebagai penyedia keterangan ahli dan data teknis.
“Kami mendukung penuh upaya Polda Sultra dalam mengungkap kebenaran materiil. Dengan identifikasi lapangan yang akurat, penyidik dapat melihat dengan jelas status hukum objek yang diperkarakan, apakah terdapat unsur penggelapan dokumen atau penipuan hak,” ujarnya.
Menurutnya, dalam mewujudkan tata kelola tanah yang bersih, kolaborasi ini merupakan bagian dari implementasi nilai Smart ASN dan komitmen BPN Muna dalam memberantas praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
“Melalui integrasi data digital dan penguatan koordinasi antar lembaga, diharapkan kasus-kasus kriminal berbasis pertanahan di wilayah Kabupaten Muna dapat diselesaikan secara tuntas dan transparan,” ucapnya.
Pihak BPN Muna juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi pertanahan dan memastikan legalitas dokumen melalui pengecekan resmi di kantor pertanahan guna menghindari potensi tindak pidana di kemudian hari.
Laporan : LM Nur Alim
