KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Senin (25/5/2026).
Predikat opini WTP kali ini merupakan ke -14 kalinya yang dicapai oleh Pemkot Kendari sejak dilakukan penilaian tata kelola keuangan oleh BPK secara berturut-turut setiap tahunnya.
Dokumen LHP penggunaan anggaran Kota Kendari Tahun 2025 tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama Ketua DPRD Kota Kendari LM Inarto dari kepala BPK RI Perwakilan Sultra Dadek Nandemar.
Selain Kota Kendari, beberapa kabupaten lain se-Sultra juga turut mendapatkan predikat WTP ini dari BPK atas pengelolaan keuangan daerah masing-masing, diantaranya Kabupaten Konawe Utara, Bombana, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penyampaian LKPD tersebut dihadiri langsung masing-masing kepala daerah di 17 kabupaten/ kota dan provinsi se- Sulawesi Tenggara serta pimpinan DPRD kabupaten/kota masing-masing.
Penyematan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah opini audit tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Predikat ini menyatakan bahwa entitas yang diperiksa telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, dalam sambutannya saat penyerahan LHP ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil mempertahankan predikat opini WTP, termasuk Kota Kendari yang kembali menjadi salah satu daerah dengan raihan WTP terbanyak di Sulawesi Tenggara.
“Selamat kepada Kota Kendari yang kembali memperoleh opini WTP,” ujarnya.
Capaian Kota Kendari tersebut menjadi bukti komitmen bahwa kepala daerah yang memimpin dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, didukung oleh pengawasan yang ketat dari legislatif atau DPRD.
Dalam kesempatan itu, BPK juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan tata kelola keuangan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Opini WTP tidak hanya menjadi indikator tertib administrasi, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegas Dadek Nandemar.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kendari yang telah bekerja maksimal dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Pencapaian opini WTP merupakan buah kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lain dan masyarakat secara khusus, yang harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya,” ucapnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Kendari akan terus berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muh. Inarto turut mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP ke-14 menjadi bukti bahwa koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengawasan pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan baik.
Prestasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kota Kendari.
Bupati Konawe Utara Ikbar yang mewakili kepala daerah 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara menyampaikan sambutan bahwa rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi bersama dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan.
“Pemerintah Daerah memandang LHP bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan sebagai cermin untuk melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah,” ucapnya, dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan komitmen seluruh pemerintah daerah di Sultra untuk terus menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.
Penyerahan LHP BPK tahun ini turut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. ** (Adv)
Editor: Hasrul Tamrin
