KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak dan meminta kepada pihak-pihak terkait agar mengusut tuntas insiden penembakan 4 orang nelayan diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polairud pada Jumat, 24 November 2023 sekitar pukul 02.00 dini hari.
Insiden penembakan terhadap 4 (empat) nelayan di sekitar perairan Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga terjadi saat keempat nelayan tersebut sedang melaut. Diduga keempatnya menggunakan bom ikan, sehingga menjadi pemicu terjadinya insiden dengan para pelaku.
Akibat insiden tersebut salah satu nelayan Macho meninggal dunia usai mengalami pendarahan akibat luka tembak di dada bagian kanan. Korban tidak sempat mendapatkan pertolongan medis, tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit
Sementara dua orang rekannya mengalami kritis dan satunya terpaksa harus menjalani perawatan medis di RS Santa Anna Kendari, setelah dari Rumah Sakit Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
Menanggapi insiden tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sultra, Yusrianto, meminta kepada Polda Sultra agar mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan ke publik terkait penanganan insiden penembakan ini. Adapun hasil autopsi juga segera diumumkan kepada publik.
“Kemarin kan sudah diautopsi di rumah sakit Bhayangkara, sekarang apa hasilnya, itu mesti diumumkan segera biar publik tidak bertanya-tanya,” tuturnya, melalui keterangan resminya yang diterima media ini, Minggu (26 November 2023).
Ia juga menegaskan dan meminta Polda Sultra agar segera mengusut tuntas perkara ini.
“Apabila ada oknum yang diduga terlibat dan menyalahi SOP, itu mesti diberikan sanksi tegas, agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegasnya.
Selain itu pihaknya juga berharap agar Polda Sultra untuk memperhatikan kondisi keluarga nelayan.
“Kami juga minta Polda Sultra untuk lebih mengedepankan edukasi terhadap nelayan, tentunya kami sebagai wadah organisasi nelayan siap berkolaborasi, fungsi penindakan mesti menjadi jalan terakhir dalam menangani para pengeboman ikan,” tuturnya.
Pihaknya juga berharap dengan adanya peristiwa ini ke depannya semua stakeholder bisa untuk memaksimalkan konsolidasi dan kolaborasi agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Tentunya dalam insiden ini bukan hanya persoalan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita mesti memikirkan agar peristiwa serupa tidak terulang, instansi terkait mesti lebih memaksimalkan lagi sosialisasi dan edukasi kepada nelayan,” bebernya.
Selain itu pihaknya juga akan mengadvokasi dan mendampingi perkara ini hingga mendapatkan keadilan.
“DPD HNSI Sultra juga akan membentuk tim advokasi untuk melakukan penelusuran, penyelidikan terhadap suatu peristiwa agar bisa mendapatkan informasi kebenaran yang benar-benar terjadi, apakah merupakan peristiwa murni hukum pidana atau bagaimana, Dan kami akan menunjuk tim lembaga advokasi dan bantuan hukum untuk pendampingan,” tutupnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
