Oleh: MUSAFIR AR
(Praktisi Hukum/Tokoh Pemuda)
KR. Menjelang Pilkada Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024, isu politik identitas kembali mencuat ke permukaan. Sebagaimana yang terjadi di banyak wilayah Indonesia, politik identitas menjadi alat kampanye yang sering digunakan untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, atau latar belakang etnis. Namun, di tengah perkembangan demokrasi dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, Sultra membutuhkan lebih dari sekadar identitas. Apa yang dibutuhkan adalah pemimpin dengan kapasitas dan integritas, yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat, bukan pemimpin yang hanya mengandalkan simbol-simbol identitas sempit.
Politik Identitas: Membelah, Bukan Mempersatukan
Politik identitas sering kali menempatkan masyarakat dalam kotak-kotak berdasarkan perbedaan yang sifatnya primordial, seperti suku, agama, atau ras. Ini menciptakan pembelahan di tengah masyarakat yang seharusnya bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Di Sultra, yang kaya akan keberagaman etnis dan agama, penggunaan politik identitas dapat berisiko menciptakan ketegangan sosial yang tidak perlu, mengganggu harmoni yang selama ini dijaga dengan baik oleh masyarakat lokal.
Politik identitas lebih banyak memanfaatkan emosi dan loyalitas kelompok, namun cenderung mengesampingkan diskusi tentang program kerja, visi pembangunan, dan kemampuan calon pemimpin dalam mengatasi persoalan yang dihadapi daerah. Pemilih diarahkan untuk memilih berdasarkan kesamaan identitas, bukan karena kapasitas kepemimpinan atau visi yang ditawarkan. Dalam jangka panjang, praktik seperti ini akan merugikan masyarakat Sultra, karena pemimpin yang dipilih mungkin tidak memiliki kompetensi untuk membawa daerah ini menuju kemajuan yang diinginkan.
Pemimpin Berkapasitas: Kunci Masa Depan Sultra
Sulawesi Tenggara menghadapi berbagai tantangan dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi yang jelas, kemampuan manajerial yang baik, serta integritas untuk menjalankan pemerintahan dengan jujur dan transparan. Pemimpin seperti ini tidak bisa diukur hanya dari identitas primordial mereka, melainkan dari rekam jejak, kompetensi, dan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang nyata.
Pemimpin berkapasitas juga adalah pemimpin yang mampu memimpin dengan inklusivitas, menghargai keberagaman yang ada di Sultra, dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Mereka harus mampu merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan, tidak terbatas pada kelompok suku, agama, atau wilayah tertentu saja.
Fokus pada Gagasan dan Program Kerja
Pilkada 2024 seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat Sulawesi Tenggara untuk tidak lagi terjebak dalam politik identitas yang sempit. Pemilih perlu fokus pada gagasan dan program kerja yang ditawarkan oleh para kandidat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah: Apa visi pembangunan yang dibawa oleh kandidat? Bagaimana mereka berencana mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan? Bagaimana mereka akan mengelola sumber daya alam Sulawesi Tenggara agar bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit?
Dengan fokus pada gagasan dan program kerja, pemilih dapat memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sultra. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan perubahan positif yang lebih besar daripada sekadar memilih pemimpin berdasarkan latar belakang identitas mereka.
Menolak Polarisasi, Membangun Persatuan
Salah satu dampak paling merusak dari politik identitas adalah polarisasi. Ketika pemilih terpecah karena perbedaan identitas, sulit untuk menciptakan persatuan dan sinergi yang diperlukan untuk membangun daerah. Polarisasi membuat masyarakat saling curiga dan memandang kelompok lain sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari satu kesatuan masyarakat yang sama-sama ingin maju. Dalam kondisi seperti ini, upaya pembangunan akan semakin sulit karena energi masyarakat habis untuk mempertahankan perbedaan, bukan mencari kesamaan.
Pemimpin yang berkapasitas, di sisi lain, akan mampu merangkul semua elemen masyarakat. Mereka memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirawat dan dipertahankan, bukan dijadikan alat untuk memecah-belah masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Tenggara yang multikultural, pemimpin seperti ini sangat penting agar setiap kelompok merasa diakui dan dihargai.
Kesimpulannya, Politik identitas mungkin menggoda karena ia menawarkan jalan pintas untuk meraih kekuasaan melalui loyalitas kelompok. Namun, bagi masa depan Sulawesi Tenggara yang lebih baik hanya bisa diwujudkan oleh pemimpin yang berkapasitas dan berkomitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Masyarakat Sultra harus berpikir jauh melampaui identitas primordial dan menuntut lebih dari sekadar kesamaan suku atau agama dari para kandidat. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang dapat bekerja keras, memiliki visi, dan siap membangun Sulawesi Tenggara menjadi lebih maju dan sejahtera.
Pada Pilkada 2024, saatnya masyarakat Sultra memilih berdasarkan kapasitas dan program kerja, bukan berdasarkan politik identitas yang membatasi. Pemimpin sejati adalah mereka yang bisa memimpin semua orang, bukan hanya kelompok mereka sendiri.***
