KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mendapat perhatian dari Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.
Siska mengakui kondisi tersebut menjadi persoalan yang turut dirasakan masyarakat. Namun, menurutnya, ketersediaan dan alokasi BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak hingga ke daerah.
“Iya, betul. Saya juga pusing bagaimana mengomentarinya ini karena ini kebijakan pusat. Kita kan bukan penghasil kebutuhan tersebut,” ujar Siska saat dimintai tanggapan terkait antrean BBM di SPBU, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, kondisi kelangkaan BBM turut dipengaruhi situasi geopolitik internasional, termasuk gangguan distribusi dan alokasi yang berkaitan dengan kawasan Selat Hormuz.
Dampak kondisi tersebut, kata Siska, dirasakan hingga ke daerah, termasuk Kota Kendari.
“Keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat. Internasional juga tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga dengan kondisi ini,” jelasnya.
Meski demikian, Siska menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Berbagai upaya, termasuk koordinasi lintas sektor dan intervensi pemerintah, terus dilakukan untuk mengatasi kendala ketersediaan BBM.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Segala upaya-upaya, kiat-kiat, intervensi sudah dilakukan. Insyaallah mudah-mudahan secepatnya ada perubahan, perbaikan keberlangsungan agar supaya tidak ada lagi yang mengantri-mengantri,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Siska juga menanggapi informasi mengenai banyaknya kendaraan, termasuk sepeda motor jenis Thunder, yang disebut marak mengantre BBM di SPBU.
Ia mengaku belum menerima laporan resmi dari dinas terkait mengenai informasi tersebut.
“Terima kasih sudah menginformasikan. Saya belum dilaporkan malah dari dinas terkait,” katanya.
Terkait usulan penerapan sistem ganjil genap seperti yang telah diberlakukan di Makassar, Siska mengatakan kebijakan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
“Kita lihat dari bagaimana kondisi kita. Karena beda-beda daerah, beda kondisinya. Di sana kan jumlah penduduk lebih banyak, jumlah kendaraan lebih banyak. Kalau kita di sini masih relatif,” ujarnya.
Kendati demikian, ia mengakui antrean panjang BBM telah menyulitkan masyarakat yang harus menghabiskan waktu untuk menunggu di SPBU.
“Masyarakat harus mengerjakan sesuatu, tetapi harus mengantri dengan menunggu lama. Kita lagi upaya terus juga untuk koordinasi ke lintas sektor,” pungkas Siska.
Pemerintah Kota Kendari diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina, dan pihak terkait lainnya guna memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.
Editor: Hasrul Tamrin
