KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat koordinasi dengan para distributor dan agen pangan untuk pengendalian harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kota Kendari.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi pengendalian harga pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari bersama puluhan agen dan distributor di salah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kendari dan Polresta Kendari.
Dalam sambutannya, Siska mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memastikan masyarakat tetap mampu menjangkau harga pangan di pasaran. Selain itu, pengendalian inflasi dan penguatan stabilitas ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurutnya, pengendalian harga pangan tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, distributor, pedagang, Bulog, aparat penegak hukum, DPRD hingga pelaku UMKM.
“Pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga stabilitas harga, tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang kuat dengan distributor agar setiap potensi kenaikan harga dapat diantisipasi sebelum berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Siska mengungkapkan, inflasi tahunan Kota Kendari pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,66 persen. Angka tersebut dinilai masih relatif terkendali, meskipun perlu mendapat perhatian karena berada pada level yang cukup tinggi.
Sementara itu, secara bulanan inflasi Kota Kendari tercatat minus 0,37 persen. Faktor transportasi disebut menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap inflasi tahunan.
“Kalau inflasi sudah mencapai 4 persen atau lebih, tentu intervensi pemerintah mungkin diperlukan,” katanya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot Kendari melakukan berbagai langkah, mulai dari sinkronisasi, rapat koordinasi hingga evaluasi harga komoditas di pasar.
Pemerintah juga meminta distributor segera menyampaikan apabila menghadapi kendala dalam distribusi maupun pasokan sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.
Selain mengandalkan pasokan dari luar daerah, Siska mendorong optimalisasi potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan pekarangan dan peningkatan produksi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Kendari memastikan stok beras untuk kebutuhan masyarakat Kota Kendari masih dalam kondisi aman. Persediaan beras di Bulog disebut mampu memenuhi kebutuhan hingga sekitar 1,5 sampai 2 tahun ke depan.
Namun, pemerintah tidak ingin hanya berfokus pada beras. Sejumlah komoditas pendukung seperti telur dan bahan pangan lainnya juga menjadi perhatian karena turut memengaruhi stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat.
Distributor dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia di pasar-pasar Kota Kendari.
Pemkot Kendari pun mendorong agar kebutuhan pangan daerah sebisa mungkin dipenuhi melalui distributor dan pelaku UMKM lokal, termasuk untuk komoditas telur dan bahan pangan lainnya.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan akan melakukan intervensi apabila ditemukan distributor yang tidak mampu memberikan informasi yang jelas mengenai asal barang atau terdapat indikasi kenaikan harga yang tidak wajar.
Pengendalian harga juga diperkuat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), aparat penegak hukum, Bulog dan sejumlah perangkat terkait.
Pemantauan harga dilakukan setiap hari terhadap berbagai komoditas pangan, termasuk cabai dan hasil perikanan seperti udang. Perkembangan harga tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah intervensi apabila terjadi gejolak di pasar.
TPID juga berupaya menyinkronkan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kemampuan pelaku UMKM lokal, sehingga program pemerintah sekaligus dapat membuka peluang bagi pengusaha pangan di daerah.
Siska menegaskan, ketahanan pangan harus dibangun melalui sinergi lintas sektor, melibatkan pertanian, perdagangan dan perikanan.
“Ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri. Semua sektor harus bergerak bersama, termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Bulog, distributor dan UMKM,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Kendari siap memperkuat sinergi dengan Bulog untuk memastikan setiap intervensi terhadap pasar dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
DPRD Kota Kendari juga diharapkan memberikan dukungan dalam pengawasan serta penguatan kebijakan pemerintah daerah.
“Pengendalian harga pangan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi kenaikan harga. Karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret yang bisa langsung dilaksanakan,” pungkas Siska.
Laporan: Hasrul Tamrin
