KOLOMRAKYAT.COM: MUNA – Yayasan Hutan Biru (YHB) atau Blue Forests terus berupaya memperkuat pengelolaan Mangrove kolaboratif dan adaptif di Kabupaten Muna dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Program yang direncanakan berlangsung hingga 2025 ini telah menunjukkan hasil signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pendiri YHB, Benjamin Michael Brown memaparkan, kegiatan YHB selama kurang lebih 2 tahun terakhir di Kabupaten Muna dan Muna Barat, memiliki outcome program, yaitu pertama, masyarakat pesisir di enam desa mampu mengembangkan mata pencaharian dan bisnis berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kedua, rehabilitasi Mangrove secara ekologis di kawasan terdegrasi seluas 300 hektar berhasil dan efektifi dilaksanakan para pihak.
Selanjutnya, ketiga, setidaknya 5.000 hektar kawasan Mangrove dilindungi dengan perbaikan pengelolaan yang menjamin akses dan kontrol masyarakat pesisir pada sumber daya mangrove yang sehat.
Program YHB mencakup berbagai kegiatan, yakni penguatan mata pencaharian di Desa Lasama (Sekolah Lapang Pesisir – Rumput Laut), sekolah lapang tambak organic di Desa Napalakura; Sekolah Lapang Pesisir – Tambak organic dan pengolahan kompos dan mol SL di Desa Latawe; SLP Pengolahan Produk Mangrove dan SLP Keramba Jaring Apung di Desa Labunia; SLP Pengolahan VCO – dan Pengolahan Mangrove di Desa Wambona; dan SLP pengolahan produk kelapa dan pengolahan pisang di Desa Balauara (SLP Pertanian terintegrasi dan kompos dan mol).
Selain itu, YHB juga berhasil melakukan rehabilitasi Mangrove secara ekologis di 6 desa pendampingan seluas 147 Ha dengan melakukan monitoring dan patroli Mangrove di KPH Unit VI Muna dan KPH Unit VIII Gantara. Melakukan training of training untuk Sekolah Lapang Pesisir, dan Pendidikan Lingkungan Hidup, dan rehabilitasi Mangrove secara ekologis, serta diskusi RT/RW di tingkat tapak di Kabupaten Muna dan Muna Barat.
“Kemudian setelah kegiatan itu, YHB akan melakukan kolaborasi dengan kelompok kerja Mangrove yang ada di daerah Sulawesi Tenggara,” kata Benjamin Michael Brown dalam press releasenya yang diterima media ini, Jumat (14/2/2025).
Sementara itu, Pemda Muna sangat menyambut baik kegiatan YHB. Melalui Kepala Bappeda Muna, Ahmad Yani Biku, menyampaikan bahwa kegiatan yang sudah diinisiasi YHB selaras dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Muna dengan program Muna Barakati dengan aspek kesejahteraan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Muna dengan mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi berkelanjutan, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan.
“Kepala daerah Bupati Muna terpilih mempunyai program pertanian, perikanan dan peternakan dengan strategi ekonomi itu jangan sampai menyebabkan kualitas lingkungan kita menurun. Mengalihkan perhatian masyarakat dengan menurunkan penebangan kayu bakau dengan pengolahan produk rumah tangga, ada jenis mangrove yang tidak bisa digunakan sebagai kayu bakar,” terang Yani.
Dia menuturkan, pemerintah harus memberikan pemahaman masyarakat bahwa Mangrove itu memiliki manfaat ekonomi kehidupan ke depan dengan pemanfaatan berkelanjutan yang kolaboratif antara sektor perikanan tambak dan pematangnya ditanami Mangrove.
Senada dengan Kepala Bappeda Muna, Kepala Dinas PUPR Muna Barat, Unding, mengkui bahwa pengelolaan ekonomi masyarakat pesisir wilayah Mangrove belum didukung sepenuhnya oleh Pemda, utamanya terkait dukungan anggaran.
“Harus ada langkah Pemda dalam merubah pemanfaatan kayu bakar pohon Mangrove dengan mensubstitusi kebutuhan kayu bakar dengan menggunakan minyak tanah dan LPG,” ucapnya.
Disisi lain kata dia, terkait penggunaan lahan tambak di areal APL dan HL itu menjadi masalah karena tingkat keberhasilan belum dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga keberlangsungan Mangrove terus tergerus.
“Penyuluh KPH harus bertugas untuk menyadarkan masyarakat di Muna dan Muna Barat untuk melakukan edukasi agar wilayah APL Mangrove agar dihijaukan kembali. Dan itu harus didukung dengan anggaran untuk mengolah pola pikir masyarakat, pentingnya Manggrove dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Demi terlaksananya program itu sesuai dengan harapan, YHB melaksanakan diskusi di Hotel DJ Kota Raha dengan melibatkan Asisten III Pemerintah Kabupaten Muna La Ode Asmadi Teno, Kepala Bappeda Kabupaten Muna Ahmad Yani Biku, DKP Kabupaten Muna dan Muna Barat, Dinas Pertanian Muna, Dinas Pendidikan Muna, Dinas DPMD Muna, Kadis PUPR Muna Barat, dan KPH Muna dan KPH Gantara, pada Rabu, 12 Februari 2024.
Adapun kesimpulan dari update dan sharing program YHB dengan Pemerintah Kabupaten Muna dan Muna Bara dalam kegiatan itu yaitu:
- Dalam upaya pencapaian visi misi kabupaten muna 2025 -2030, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan yang seimbang antara ekonomi dan ekologi.
- Pemanfaatan mangrove untuk kayu bakar menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten untuk alternative mata pencaharian.
- Integrasi tambak dan mangrove dengan pola empang parit menjadi salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan
Sinergitas program antar pihak perlu didorong untuk melanjutkan praktik – praktik yang sudah dijalankan di desa. - Produk local yang sudah dikembangkan di desa harus dihubungkan dengan pasar local dan industri atau berbasis corporate farming.
- Sosialisasi perlindungan mangrove ditingkat tapak dan pendidikan SD, SMP, dan SMA harus digerakkan.
- Mendorong kabupaten Muna dan Muna Barat menjadi percontohan kabupaten ditingkat nasional untuk pengelolaan mangrove yang berkelanjutan melalui program DMPM (Desa Mandiri Peduli Mangrove).
- Penerapan regulasi untuk penigkatan status kawasan hutan perlu memperhatikan kondisi social masyarakat setempat.
Laporan: LM Nur Alim
Editor: Hasrul Tamrin
