KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Ratusan Mahasiswa Teknik yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Teknik dari Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (19/2/2025).
Aksi unjuk rasa yang diawali dengan long march ini dilakukan imbas dari kebijakan pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Mahasiswa memprotes kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, karena berimbas ke daerah-daerah hingga perguruan tinggi.
Mahasiswa menilai kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak berpihak kepada masyarakat dan mahasiswa. Salah satu kebijakan yang dikhawatirkan mahasiswa terkait efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, khususnya pemberian beasiswa dan biaya lain perkuliahan.
Koordinator Lapangan Aksi KBM Teknik, Wahyu Hidayat, mengatakan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan sangat tidak wajar karena itu menyangkut investasi bangsa menuju Indonesia Emas.
Dia mencontohkan, imbas dari efisiensi anggaran itu hari ini banyak hak-hak dosen yang belum diberikan seperti tunjangan kinerja dan banyak dosen banyak terpaksa harus di PHK oleh perguruan tinggi. Itu harus diberikan.
“Dampak dari efisiensi anggaran itu yang paling dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Itu yang kemudian kami sangat sesalkan kenapa ada Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, karena dua lembaga ini sangat berkaitan dengan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Mahasiswa Teknik Elektro ini menyebutkan, kebijakan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan pasti akan mempengaruhi biaya operasional setiap perguruan tinggi dan sangat berdampak pada penerimaan beasiswa, khususnya biaya KIP Kuliah. Di mana, diprediksi kuato penerima beasiswa KIP Kuliah akan semakin berkurang.
“Pemangkasan anggaran pada beasiswa KIP kuliah itu seperti yang disampaikan oleh kementerian terkait itu tentunya pasti akan berpengaruh pada jumlah kuota pendaftaran KIP Kuliah nantinya,” sesalnya.
“Pengurangan biaya operasional setiap perguruan tinggi itu merupakan bentuk pembungkaman kepada mahasiswa dan dosen untuk melakukan riset-riset keilmuan. Tentunya juga dengan adanya pengurangan biaya operasional ini akan berdampak pada naiknya biaya perkuliahan,” sambung Wahyu dengan tegas.
Untuk itu, Mahasiswa berkunjung di DPRD Sultra sehingga apa yang menjadi kajian mereka terkait kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak pro-rakyat bisa diaspirasikan untuk dievaluasi sebesar-besarnya.
“Seharusnya dalam kebijakan ini ada kelompok-kelompok instansi atau urutan-urutan anggaran yang mana harus diefisienkan atau tidak. Kemudian, anggaran – anggaran yang digelontorkan oleh setiap kementerian harus transparan,” cetusnya.
Olehnya itu, mahasiswa menuntut dan memint agar pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis sebagai program utama pemerintah pusat saat ini dan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Laporan: Hasrul Tamrin
