KOLOMRAKYAT.COM: MUNA BARAT – Pengangkatan ASN secara besar-besaran di Kabupaten Muna Barat (Mubar) pada Tahun 2024 berdampak pada pemangkasan anggaran infrastruktur. Hal ini menimbulkan polemik, mengingat besarnya beban belanja pegawai yang mencapai 44 persen dari total APBD 2025 sebesar Rp761 miliar, termasuk TPP sebesar Rp 43 miliar per tahun.
Diketahui, pengangkatan ASN di lingkup Pemda Muna Barat dengan jumlah formasi mencapai 1.700 orang, berimbas pada pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik.
Menanggapi hal ini, Ketua Himpunan Mahasiswa Napano Kusambi (HIPMANAK), Andi Basri, angkat bicara. Ia menekankan pentingnya fokus pada pembangunan infrastruktur di Mubar.
“Kabupaten Muna Barat yang baru berusia 11 tahun ini membutuhkan anggaran besar untuk menata berbagai infrastruktur penting, seperti perkantoran, dermaga, pasar sentral, dan jalan,” ujar Andi Basri, Sabtu (1/2/2025).
Andi Basri mendesak Pemda Mubar untuk merasionalisasi anggaran TPP dan belanja operasional lainnya demi pembangunan infrastruktur yang lebih menyeluruh untuk kepentingan masyarakat.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama untuk kemajuan suatu daerah.
“Kami berharap Pemda Mubar dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan merasionalisasi anggaran TPP dan belanja operasional lainnya,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan HIPMANAK terhadap alokasi anggaran yang dinilai kurang seimbang. Mereka berharap Pemda Mubar dapat lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Muna Barat.
Laporan: Taohae
Editor: Hasrul Tamrin
