KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat sinergi lintas sektor untuk membangun ekosistem keuangan dan perlindungan sosial bagi petani melalui Program Sinergi Perlindungan Petani Sultra (PROSPERITI).
Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Sinergi Perlindungan Petani di Gedung Learning Center OJK Sultra, Selasa (15/9/2026). Forum ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam memperluas akses petani terhadap layanan keuangan formal, jaminan sosial, serta pendampingan usaha.
Pertemuan tersebut dihadiri BPJS Ketenagakerjaan, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Bank Indonesia (BI) Sultra, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Tani Merdeka Indonesia (TMI) Sultra.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan PROSPERITI dirancang untuk menghubungkan petani dengan berbagai layanan keuangan dan perlindungan sosial secara lebih terintegrasi.
“Petani tidak hanya membutuhkan perlindungan ketika menghadapi risiko, tetapi juga membutuhkan akses pembiayaan, tabungan, asuransi, edukasi, dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Melalui PROSPERITI, kita ingin membangun ekosistem yang menghubungkan seluruh kebutuhan tersebut,” ujar Bismi, dalam siaran persnya yang diterima media ini, Rabu (16/9).
Menurut Bismi, penguatan ekosistem tersebut penting mengingat besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Sultra. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sultra pada 2024 tercatat mencapai Rp189,48 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40 persen.
Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 23,79 persen terhadap PDRB Sultra pada 2025. Di sisi lain, terdapat sekitar 329.555 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) serta kelompok tani yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Data tersebut, kata Bismi, menunjukkan pentingnya memperkuat perlindungan dan akses keuangan bagi petani agar mampu menghadapi berbagai risiko sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Kita tidak ingin PROSPERITI berhenti sebagai konsep, setelah ini perlu ada langkah konkret, mulai dari pemetaan kelompok tani, penentuan sasaran, pelaksanaan piloting, hingga evaluasi dan perluasan program,” tegasnya.
* Iuran Jaminan Sosial Petani Dapat Diskon 50 Persen
Dalam forum tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, Luky Julianto, memaparkan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi petani yang bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah.
Perlindungan itu mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan mekanisme Keagenan Penggerak Jaminan Sosial (Perisai) sebagai salah satu kanal untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani.
Luky menjelaskan, iuran perlindungan JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah sebesar Rp16.800 per bulan. Hingga akhir 2026, iuran tersebut dikenakan diskon 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan, sesuai ketentuan program yang berlaku.
“Dengan iuran tersebut, petani memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah,” ungkap Luky.
Ia menambahkan, perluasan perlindungan bagi petani harus didukung mekanisme layanan yang mudah dijangkau. Untuk itu, kelompok tani dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) didorong menjadi kanal edukasi, pendaftaran, dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sebagai tahap awal implementasi PROSPERITI, BSI menyiapkan infrastruktur layanan keuangan melalui pembukaan rekening bagi petani.
Dalam pengembangan layanan tersebut, Luky menyampaikan bahwa layanan jaminan sosial telah terintegrasi dengan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), sehingga peserta dapat mengakses layanan terkait kepesertaan melalui ekosistem digital.
“Layanan tersebut telah terintegrasi dengan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), sehingga petani dapat memperoleh akses terhadap tabungan, pembiayaan, dan perlindungan jaminan sosial dalam satu ekosistem,” jelas Luky.
Sebagai langkah awal, akan dilakukan pembukaan 50 rekening bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Rekening tersebut diharapkan menjadi wadah bagi PPL untuk berperan sebagai agen Perisai yang membina sejumlah kelompok tani di wilayah binaannya.
Skema ini diarahkan untuk mendekatkan layanan keuangan dan jaminan sosial kepada petani melalui pendampingan yang lebih terstruktur di lapangan.
Pengembangan PROSPERITI turut didukung oleh sejumlah instansi dan organisasi sesuai dengan peran masing-masing.
BRMP mendukung penyediaan data serta pendampingan teknis bagi PPL dan kelompok tani melalui Simluhtan. Kanwil DJPb Sultra mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan sinergi program pemerintah.
Sementara itu, Bank Indonesia Sultra mendukung aspek kebijakan makro, sistem pembayaran, dan literasi keuangan. Tani Merdeka Indonesia Sultra berperan dalam mobilisasi serta pendampingan petani secara langsung di lapangan.
Melalui kolaborasi tersebut, PROSPERITI diharapkan tidak hanya memperluas akses petani terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap risiko sosial dan ketenagakerjaan.
Program ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan, dengan dukungan pendampingan dan layanan yang terintegrasi.
Editor: Hasrul Tamrin
