KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemeritah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mengapresiasi, mendukung, dan siap mensukseskan program yang sedang digaungkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Konjen Pol Andap Budhi Revianto dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dengan Data Desa Presisi (DDP).
APDESI Sultra menilai dengan terbitnya peraturan daerah (Perda) Data Desa Presisi tentu sangat penting sebagai landasan bagi pemerintah di desa (Pemdes) dalam pengelolaan keuangan desa atau dana desa (DD).
Ketua Umum APDESI Sultra, La Ode Alwi Haidatul.,SP, mengatakan APDESI Sultra sangat mengapresiasi, menyambut baik, dan mendukung penuh langkah Pj Gubernur Sultra dalam kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem, penanggulangan dampak el nino, dan infalasi.
“Paling utama yang menjadi respon dan sorotan APDESI adalah terbitnya Perda Data Desa Presisi,” ungkap Alwi, Selasa (7/11/2023).
Menurut dia, hadirnya data desa presisi tentu menjadi faktor pendukung utama dalam penyusunan RPJMDES dan APBDES tahun berjalan. Sehingga Perda menjadi sangat penting untuk kemajuan desa-desa di Sultra.
“Dengan demikian anggaran akan tepat sasaran. Program Indonesia Maju tentu ditopang oleh kemajuan provinsi, kemajuan provinsi ditopang oleh kemajuan kabupaten dan kota, sedangkan kemajuan kabupaten kota dimulai dari kemajuan desa dan kelurahan,” terang Alwi.
Alwi mengungkapkan, hadirnya desa presisi akan menjadikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat bawah sampai nasional tepat sasaran, tepat guna, dan berimplikasi pada kemudahan proses pembangunan.
“Sehingga dengan begitu percepatan bonus demografi Indonesia Emas 2045 akan terealisasi lebih cepat,” ungkapnya
APDESI juga mengimbau agar seluruh kepala desa (Kades) se- Sultra khususnya, bisa menjaga netralitas dalam momentum politik saat ini seiring dengan imbauan mendagri Tito Karnavian dan Pj Gubernur Sultra.
Baru-baru ini berkaitan dengan pengentasan kemiskinan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol Andap Budhi Revianto telah meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sultra untuk siap menerapkan Data Desa Presisi (DDP). Melalui data desa, diharapkan agar data yang digunakan dalam proses pembangunan bisa lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan data desa, basis kebijakan pembangunan di segala bidang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan pemerintah kabupaten kota bisa lebih terarah.
Laporan: Hasrul Tamrin
