KOLOMRAKYAT.COM: MUNA – Ditengah pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Muna yang tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna terus berupaya dengan mengusulkan program Inpres Jalan Daerah (IJD) ke Pemerintah Pusat.
Pengusulan itu, dikolaborasikan bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae sebagai penyambung suara rakyat didaerah di Pemerintah Pusat, untuk menggolkan penganggaran ruas-ruas jalan kategori rusak berat di program IJD.
Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muna, Mustajab menerangkan, peran pemkab agar ruas jalan masuk dalam IJD berupa melengkapi dokumen kesiapan (readiness criteria) yakni, surat permohonan bupati ke Menteri PU, surat pernyataan bupati tentang kesiapan menerima hibah APBN dan surat pernyataan bupati tentang kepastian status lahan yang diusul terbebas dari sengketa.
Kemudian, surat dukungan dari Komisi V DPR RI berupa dokumen teknis Detail Engineering Design (DED) yang memuat gambar teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) hasil produk konsultan perencanaan yang dianggarkan melalui APBD, studi kelayakan (Feasibility Study) dan dokumen lingkungan (UKL/UPL atau SPPL) berupa persetujuan lingkungan yang memastikan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (untuk lokasi jalan baru).
Usulan itu, kemudian dilakukan verifikasi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara (Sultra). Setelah itu, diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Transparansi dan Infrastruktur Jalan (SiTIA), platform resmi Kementerian PU yang selanjutnya kembali diverifikasi Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU.
“Dari usulan itu, peran Pak Ridwan Bae sangat penting sebagai eksekutor, karena persaingan antar wilayah di Indonesia sangatlah ketat,” kata Mustajab, Kamis (4/6/2026).
Menurut Mustajab, tahun ini pihaknya telah mengusulkan 12 koridor jalan di program IJD dengan pagu anggaran sebesar Rp 177 miliar. Dari 12 ruas jalan itu, termaksud poros Mantobua-Lohia yang akhir-akhir ini diblokir dan viral di media sosial (Medsos).
“Kita sangat bersyukur, jalan itu (Mantobua-Lohia) telah mendapat perhatian dari Pak Ridwan dan telah diatensi oleh Menteri PU, Dody Hanggodo,” ungkapnya.
Selain poros Mantobua-Lohia, pemkab juga fokus terhadap seluruh ruas jalan yang masih dalam kondisi tidak mantap di 22 kecamatan yang diusul melalui IJD. Hanya saja, di tengah efisiensi anggaran, penanganannya dilakukan secara bertahap.
“Pemkab tidak tinggal diam. Kita tetap berusaha agar jalan-jalan yang rusak dibenahi,” ucapnya.
Di sisi lain, tahun ini pula, pemkab telah mengusulkan anggaran di pusat melalui Ridwan Bae untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Raha sebesar Rp 21 miliar, SPAM Duruka Rp 26 miliar, Pasar Manguntara Rp 34 miliar, Inpres Irigasi Daerah di 5 lokasi dan 14 lokasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebesar Rp 28 miliar.
Wakil Ketua DPRD Muna, Muhamad Natsir Ido mengapresiasi langkah pemkab yang telah melengkapi seluruh dokumen administrasi usulan program IJD. Sebab, tanpa dokumen yang lengkap, Pemerintah Pusat tidak akan menurunkan program itu.
“Harus kita akui peran pemkab dalam usulan IJD. Prinsipnya saat ini, pemkab dan Pak Ridwan terus berkolaborasi bersama-sama membangun daerah,” kata Ketua DPD II Golkar Muna itu.
Ditempat yang berbeda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menegaskan, akan terus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bumi Sowite dengan catatan, seluruh persyaratan harus dilengkapi oleh pemkab.
“Insya Allah, saya akan terus perjuangkan pembangunan infrastruktur di Muna,” cetusnya.
Laporan : LM Nur Alim
