KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jaelani, telah melakukan identifikasi masalah pertanian di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangkaian reses masa sidang I.
Jaelani, yang merupakan anggota Komisi IV DPR RI, memiliki mitra kerja yang meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Karantina Indonesia.
Pada masa reses ini, selain identifikasi masalah pertanian, Jaelani juga menyerap aspirasi dari kelompok nelayan dan masyarakat pesisir, masalah kehutanan, hingga keterpenuhan pangan di Bumi Anoa.
“Saya menggelar reses di 17 kabupaten dan kota di Sultra. Dimulai dari Kolaka Utara hingga di wilayah kepulauan. Hal ini untuk memastikan seperti apa permasalahan pertanian, perikanan, kehutanan, keterpenuhan logistik dan pangan di Sulawesi Tenggara,” ujar Jaelani dalam rilisnya pada Senin, 16 Desember 2024.
Keluhan Petani: Pupuk Langka, Kesejahteraan Rendah, dan Rantai Pasokan Lambat
Dalam reses yang digelar di wilayah daratan, Jaelani menemukan sejumlah keluhan dari para petani. Masalah utama yang dihadapi adalah alokasi pupuk subsidi yang tidak merata, menyebabkan kelangkaan pupuk di lapangan. Jaelani menekankan pentingnya distribusi pupuk berbasis data yang akurat dan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan hal ini.
“Rata-rata masalah petani ini adalah soal pupuk subsidi yang langka. Distribusi pupuk harusnya berbasis data yang akurat. Hal ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah, baik pusat hingga di daerah,” ucapnya.
Masalah kesejahteraan petani juga menjadi sorotan. Ketua DPW PKB Sultra ini menyoroti bahwa meskipun petani merupakan sumber penghasil pangan utama bagi masyarakat Indonesia, mereka masih tergolong dalam kelompok rentan dan miskin. Data Survei Terpadu Pertanian 2021 menunjukkan bahwa pendapatan petani Indonesia kurang dari US$1 per hari atau Rp15.207. Survei Persepsi Petani 2024 juga menunjukkan bahwa banyak petani tergolong sebagai keluarga miskin.
“Ini masalah. Harusnya tingginya kebutuhan masyarakat atas pangan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani kita. Tapi, petani kita masih kategori miskin berdasarkan sejumlah survei. Harusnya, petani kita ini paling sejahtera,” tegas Jaelani.
Solusi yang Diusulkan: Data Akurat, Pendampingan, dan Peralatan Pendukung
Jaelani berpendapat bahwa rendahnya kesejahteraan petani terkait erat dengan kebijakan pemerintah. Ia mendorong pemerintah pusat untuk merancang sistem pertanian berbasis data yang akurat, termasuk identifikasi lahan pertanian dan jumlah petani dalam satu data nasional.
“Kalau data calon petani dan calon lahan (CP/CL) kita lengkap dan akurat, saya pikir akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan yang berbasis data,” jelasnya.
Selain data yang akurat, Jaelani juga menekankan pentingnya pendampingan bagi petani, terutama dalam menghadapi potensi gagal panen akibat perubahan iklim yang tidak menentu. Pemerintah perlu turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan dan distribusi pengetahuan kepada petani, seperti cara meningkatkan kualitas tanah dan memberantas hama.
“Potensi gagal panen petani kita sangat tinggi karena kondisi iklim yang tidak menentu. Tapi ini adalah tantangan. Makanya pemerintah harus turun ke bawah untuk memberikan pendampingan dan distribusi pengetahuan ke petani kita. Misal bagaimana kualitas tanah dan pemberantasan hamanya,” urainya.
Jaelani juga menyoroti pentingnya ketersediaan peralatan pendukung pertanian untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, seperti traktor tangan, pompa, dan alat pertanian lainnya.
Terakhir, Jaelani menyoroti masalah rantai pasokan hasil pertanian yang lambat dan penurunan harga yang signifikan pada beberapa komoditas. Hal ini membuat petani merasa putus asa dan berpotensi beralih profesi, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Menanggapi berbagai masalah yang dihadapi petani di Sulawesi Tenggara, Jaelani berkomitmen untuk memperjuangkan solusi bagi para petani.
“Kami akan mendorong agar pemerintah serius menangani masalah petani, khususnya di Sultra. Jangan sampai ada pandangan dari petani bahwa ada dan tidak adanya pemerintah sama saja. Petani tetap berjuang bertahan hidup,” pungkasnya.
Editor: Hasrul Tamrin
