KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Dr. Robben Rico A.Md., LLAJ., SH., ST., M.Si bertandang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (27/6/2025).
Dalam kunjungan ini, Sekjen disambut langsung jajaran Pemerintah Kota Kendari yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, turut hadir Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio. Penyambutan dilakukan mulai di lobby kemudian berlanjut di Aula Samaturu Kantor Balaikota, sekaligus dilakukan dialog dan pemaparan materi program Kemensos RI.
Turut mendampingi wakil wali kota yakni Sekertaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari serta pengurus Sentra Meohai Kemensos RI.
Usai pemaparan program dan menyosialisasikan Sekolah Rakyat di Kota Kendari, Sekjen menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat korban bencana non-alam di Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Robben Rico menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen dalam memberi perhatian nyata terhadap warga yang terdampak musibah, baik di Kendari maupun wilayah sekitarnya seperti Konawe.
“Bantuan ini kami berikan kepada korban kebakaran maupun kejadian lain, termasuk yang beberapa waktu lalu menimpa warga di Provinsi Selangor. Ada korban meninggal, ada juga yang luka-luka. Ini kewajiban kami untuk hadir dan memberi santunan,” ujarnya.
Adapun rincian bantuan yang disalurkan mencakup santunan sebesar Rp15 juta bagi korban meninggal dunia dan Rp5 juta bagi korban luka-luka. Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan perselasian sosial sebesar Rp57 juta untuk satu kelompok masyarakat yang bertujuan memperkuat kohesi sosial dan komunikasi antarwarga di lingkungan terdampak.
“Perselasian sosial ini kita dorong untuk membangun kembali semangat gotong-royong dan persatuan di tengah masyarakat. Ini juga bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menciptakan harmoni sosial,” tambah Robben Rico.
Tak hanya santunan, agenda kunjungan ini juga terkait program Sekolah Rakyat. Sekjen Kemensos menyampaikan bahwa, sebanyak 100 rintisan Sekolah Rakyat telah siap beroperasi pada akhir Juli 2025.
“Kita mulai dari 100 unit dulu sebagai rintisan. Alhamdulillah, sudah siap, dan menyusul 100 lagi yang sedang dalam tahap perencanaan,” jelasnya.
Nantinya, program Sekolah Rakyat di Kota Kendari ini dirancang menggunakan pendekatan boarding school atau asrama.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sudirman, memaparkan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat yang digaungkan oleh pemerintah pusat.
Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan lahan untuk pembangunan asrama Sekolah Rakyat.
“Kami telah menindaklanjuti arahan Presiden untuk membuka akses seluas luasnya bagi keluarga miskin untuk Sekolah Rakyat. Dengan harapan dapat membentuk agen produktif di Kota Kendari. Pemkot sudah menyiapkan lahan seluas 4,8 hektar di Abeli Dalam,” terang Sudirman.
Guna suksesi program ini, lanjutnya, Pemkot Kendari telah melakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan pendataan calon siswa potensial dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kemudian, melakukan verifikasi lapangan, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPS, Sentra MEOHAI, dan Dinas Kesehatan, Dukcapil, Kelurahan. Pada kegiatan verifikasi ini, Dinsos melibatkan seluruh pilar-pilar sosial seperti petugas PUSKESOS, pendamping PKH, TKSK.
“Menyusun perencanaan pengembangan unit Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan ini yang sedang berjalan. Menetapkan siswa Sekolah Rakyat dan menyiapkan lahan
pembangunan Sekolah Rakyat,” beber Sudirman dihadapan Sekjen.
Dikesempatan baik ini, Sudirman juga menjabarkan data calon siswa yang tersebar di 11 kecamatan Kota Kendari, seperti di tingkat SD sebanyak 5.895, tingkat SMP sebanyak 3.205 dan tingkat SMA sebanyak 5.194 sehingga total keseluruhan sebanyak 14.294 orang.
“Hasil pendataan 2025 menujukkan bahwa terdapat 14.294 jiwa anak usia sekolah yang tersebar di jenjang SD, SMP dan SMA. Tahun ini telah dilakukan proses verifikasi awal untuk calon siswa Sekolah Rakyat tingkat SMP dan telah terkonfirmasi sebanyak 50 jiwa yang siap menjadi siswa pada gelombang pertama pelaksanaan program ini,” paparnya.
Sudirman menyebut data ini bersifat sementara dan akan terus diperbaharui seiring berjalannya proses verifikasi dan validasi lapangan. Rencana lahan Sekolah Rakyat berlokasi di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu dengan luasan lahan 4,8 hektar.
Dikesempatan baik itu, Sudirman juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan sosial yang diberikan merupakan bagian dari sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Saya melihat peran pemerintah pusat sangat besar bahkan jauh dari ibukota negara bisa mensupport daerah kita Kota Kendari. Ini bentuk perhatian pemerintah pusat ke daerah untuk memperhatikan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
*Program Sekolah Rakyat Untuk Keluarga Kurang Mampu*
Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Dr Robben Rico, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik.
“Sekolah Rakyat memuliakan keluarga miskin, memfasilitasi kebangkitan wong cilik untuk mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan,” ungkap Robben.
Menurutnya, masalah pendidikan bukan hanya soal biaya, melainkan soal, budaya dan lingkungan sekitar. Tuntutan, tekanan dan keterbatasan keluarga, pilihan dan kondisi sosial ekonomi yang memaksa putus sekolah, kekerasan dan eksploitasi.
“Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban afirmatif dan strategis, melalui sistem pendidikan berasrama penuh, penguatan karakter, mental dan keterampilan. Termasuk, dukungan sosial dan lingkungan belajar yang setara. Sekolah Rakyat membantu memberikan akses masyarakat kurang mampu atau miskin,” terang Robben.
Ia memastikan semua kebutuhan siswa Sekolah Rakyat ditanggung negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kebutuhan semua dari ujung kaki sampai rambut dibiayai APBN. Tidak ada sepersenpun pake uangnya sendiri. Makan tiga kali sehari, snack dua kali sehari, seragamnya disiapkan negara,” tegas Robben.
“Saya tegaskan Sekolah Rakyat bukan milik Kemensos, kebetulan saja Kemensos dipercaya sebagai kapten tim kesebelasan. Kabupaten kota tolong sediakan lahan untuk Sekolah Rakyat. Ini bukan untuk saya tapi anak-anak bapak ibu,” pintanya kepada kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. (Adv)
Laporan/Editor: Hasrul Tamrin
