AdvetorialKolom Sultra

Pemprov Sultra Hadirkan Inovasi Digital, Digitalisasi Retribusi dan Parkir Area Pelabuhan

×

Pemprov Sultra Hadirkan Inovasi Digital, Digitalisasi Retribusi dan Parkir Area Pelabuhan

Sebarkan artikel ini
(Foto: Ist/KR)
(Foto: Ist/KR)

KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, melalui Dinas Perhubungan terus memberikan inovasi dalam pelaksanaan publik bagi masyarakat, terbaru menghadiri inovasi baru digitalisasi pelayanan retribusi masuk pelabuhan, parkir area pelabuhan, sewa lahan dan bangunan are pelabuhan, dan informasi layanan kapal, semua berbasis digital dikemas dalam aplikasi DIGITRANS.

DIGITRANS merupakan platform digital yang memberikan akses cepat dan mudah menuju berbagai portal layanan digital resmi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui platform ini, masyarakat maupun pengguna jasa layanan dapat mengakses berbagai aplikasi transportasi secara lebih praktis, terintegrasi, dan efisien.

Pada halaman utama DIGITRANS, tersedia beberapa pilihan aplikasi layanan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pertama, E-Retribusi Pelabuhan, yang digunakan untuk mendukung layanan dan pengelolaan retribusi pada sektor kepelabuhanan secara digital.

Kedua, SIP-OK, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Operator Kapal, yang mendukung pelayanan dan pengelolaan informasi terkait operator kapal. Ketiga, E-Retribusi Parkir, yang menyediakan layanan digital dalam pengelolaan retribusi parkir.

Keempat, SI Labang, yaitu Sistem Informasi Lahan dan Bangunan, yang membantu pengelolaan informasi terkait pemanfaatan lahan dan bangunan milik atau yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, dan kelima, SIRAL, yaitu Sistem Informasi Rekanan Langsung, yang memberikan akses terhadap layanan dan informasi terkait rekanan.

Untuk menggunakan salah satu layanan, pengguna cukup memilih aplikasi yang dibutuhkan dengan mengklik menu aplikasi pada halaman DIGITRANS. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan menuju halaman layanan aplikasi yang dipilih dan dapat mengikuti tahapan sesuai dengan petunjuk yang tersedia.

Dengan DIGITRANS, berbagai layanan transportasi dapat diakses melalui satu pintu secara lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi. DIGITRANS — Digitalisasi Transportasi untuk pelayanan publik yang semakin efektif dan modern. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra menyiapkan lima aplikasi tersebut untuk mengelola berbagai layanan transportasi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mengejar target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp34 miliar pada 2026.

Ada dua persoalan yang hendak dijawab melalui kebijakan tersebut. Pertama, pelayanan publik yang selama ini masih bergantung pada proses manual. Kedua, bagaimana memastikan setiap rupiah dari pemanfaatan fasilitas transportasi benar-benar tercatat dan masuk ke kas daerah.

Kelima platform itu memiliki fungsi berbeda, tetapi diarahkan pada satu tujuan: membangun tata kelola transportasi yang lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.

Kepala Dishub Sultra yang juga menjabat Penjabat Sekretaris Daerah Sultra, Muhammad Fadlansyah, mengatakan digitalisasi tersebut dirancang untuk menyederhanakan pelayanan sekaligus memperbaiki mekanisme penerimaan daerah.

Menurut dia, sistem pembayaran yang terhubung dengan perbankan Bank Sultra memungkinkan transaksi retribusi tercatat secara elektronik. Dengan demikian, penerimaan dari pelayanan parkir maupun kawasan pelabuhan tidak lagi bergantung pada pencatatan manual dan perantara pembayaran.

“Yang paling utama adalah memastikan retribusi itu betul-betul langsung masuk ke kas daerah. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah mengakses layanan,” kata Fadlansyah, kepada awak media belum lama ini.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan semata-mata soal menghadirkan aplikasi baru. Persoalan yang lebih mendasar adalah membangun sistem pengawasan penerimaan agar pemerintah memiliki catatan transaksi yang dapat ditelusuri.

Target Rp34 miliar yang dibebankan kepada sektor retribusi perhubungan menjadi ukuran penting bagi implementasi kebijakan ini. Sebab, memiliki aplikasi tidak otomatis membuat pendapatan daerah meningkat. Hasil akhirnya tetap bergantung pada ketertiban operasional, kepatuhan pengguna jasa, akurasi pencatatan, dan konsistensi pengawasan di lapangan.

Fadlansyah juga menjelaskan bahwa penerimaan Dishub berasal dari retribusi atas penggunaan fasilitas dan pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sumber pendapatan ini berbeda dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui instansi terkait lainnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Dishub mulai menerapkan pembayaran nontunai menggunakan kartu elektronik yang dapat diisi ulang. Pengguna cukup menempelkan kartu dengan saldo mencukupi ketika melakukan pembayaran retribusi parkir atau memasuki kawasan pelabuhan.

Sistem tersebut telah diinstruksikan untuk diterapkan secara penuh pada pelabuhan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sultra.

Namun, perubahan tidak berhenti pada urusan pembayaran. Dishub juga mulai melihat kembali aset transportasi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Sejumlah terminal diarahkan memiliki fungsi ekonomi tambahan. Fasilitas yang sebelumnya kurang produktif ditata menjadi area parkir maupun ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu contohnya berada di kawasan Pelabuhan Labuan. Terminal di lokasi tersebut kini dimanfaatkan sebagai area parkir resmi untuk membantu mengatur kendaraan masyarakat yang hendak menggunakan jasa penyeberangan.

Penataan ini diharapkan mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus menciptakan pola antrean yang lebih teratur. Dengan adanya kantong parkir, kendaraan tidak harus menumpuk di sekitar akses menuju pelabuhan.

Sementara itu, terminal di Kabupaten Kolaka Timur diarahkan untuk membuka ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM diberi kesempatan memanfaatkan fasilitas yang tersedia sebagai tempat berdagang melalui pola kerja sama dengan pemerintah.

Pemanfaatan lahan dan bangunan tersebut nantinya juga menjadi sumber penerimaan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Dishub, terminal tidak semestinya hanya dipahami sebagai tempat kendaraan datang dan pergi. Ketika fasilitas memiliki aktivitas ekonomi, keberadaannya bisa memberi manfaat lebih luas, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Fadlansyah menilai, menghidupkan kembali terminal membutuhkan aktivitas yang mampu menarik masyarakat untuk datang. Fasilitas yang dibiarkan kosong tanpa kegiatan ekonomi berpotensi kehilangan fungsi dan tidak memberikan nilai tambah.

Perpaduan digitalisasi dan optimalisasi aset tersebut menjadi arah baru pengelolaan sektor perhubungan Sultra. Pemerintah tidak hanya mengejar penerimaan melalui pungutan, tetapi juga mencoba menciptakan sumber pendapatan dari fasilitas yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal.

Meski demikian, target Rp34 miliar tetap membutuhkan pembuktian. Lima aplikasi harus benar-benar berjalan, transaksi harus terpantau, dan pelayanan di lapangan harus konsisten dengan sistem yang telah dibangun.

Sebab, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan terletak pada banyaknya aplikasi yang diluncurkan. Ukurannya adalah seberapa jauh sistem itu memperbaiki pelayanan, menekan potensi kebocoran, dan menghasilkan penerimaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)

 

 

Editor: Hasrul Tamrin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!