KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
Penyerahan SK berlangsung pada momen rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
SK diserahkan langsung oleh gubernur didampingi Pj. Sekda dan Kepala BKD Sultra secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu. Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Sebanyak 2.489 PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov Sultra mendapatkan perpanjangan masa kerja. Jumlah tersebut terdiri atas 1.090 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Sementara itu, 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, terdiri atas 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.
Gubernur menjelaskan, tidak diperpanjangnya masa kerja terhadap sejumlah PPPK Paruh Waktu disebabkan beberapa faktor, yakni tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, serta 68 orang tidak diusulkan oleh OPD karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra meminta PPPK Paruh Waktu menjadikan SK yang diterima sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian.
“Nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status atau lamanya masa kerja, melainkan oleh ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat,” tegas gubernur, dalam sambutannya, dilansir dari media sosial Diskominfo Sultra, Rabu (18/11/2026).
Gubernur juga meminta para penerima SK menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah yang turut menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Peran tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kinerja, semangat, dan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas,” ucapnya.
Dalam amanat Hari Kesadaran Nasional, Gubernur juga mengingatkan seluruh ASN bahwa di balik profesi yang dijalankan terdapat amanah rakyat, di balik kewenangan terdapat tanggung jawab, dan di balik setiap tugas terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilayani.
Ia menekankan bahwa setiap ASN harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Untuk itu, ASN perlu menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme serta membangun budaya kerja yang produktif, responsif, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” pesan gubernur.
Selain itu, Gubernur Sultra juga menyoroti realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen. Dengan waktu pelaksanaan tahun anggaran yang semakin terbatas, ia meminta seluruh kepala OPD mengambil langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang belum terselesaikan serta menuntaskan berbagai hambatan.
Gubernur menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum mencapai 80 persen. Evaluasi tersebut mencakup penggunaan anggaran maupun kemampuan pimpinan OPD dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Menurut Gubernur, setiap program harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang, memiliki hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan anggaran juga harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Gubernur mengingatkan agar keterbatasan waktu menjelang akhir tahun tidak menjadi alasan untuk melaksanakan pekerjaan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya. Anggaran daerah, kata dia, bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan amanah dan harapan masyarakat yang harus dipenuhi.
Gubernur juga meminta kepala OPD melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja secara objektif terhadap seluruh jajarannya, termasuk PPPK Paruh Waktu, dengan memastikan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan target kerja setiap pegawai.
Menutup amanatnya, Gubernur berharap ASN menjadikan status kepegawaian sebagai jalan pengabdian dan sarana memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kehadiran aparatur pemerintah harus diwujudkan melalui pengabdian nyata untuk kepentingan rakyat dan kemajuan Sultra.
Editor: Hasrul Tamrin











