KOLOMRAKYAT.COM: MUNA – Bappeda Kabupaten Muna mulai melakukanr apat perdana Monitoring dan EvaluasiP elaksanaan Milestone 4 (M4) Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan persiapan coaching clinik 6 dalam rangka menindaklanjuti program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di wilayah Kabupaten Muna, Kamis (20 Juni 2024).
Kepala Bappeda Muna, Ahmad Yani Biku mengatakan, PPSP merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam perencanaan dan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan.
“Melalui PPSP ini, diharapkan adanya kolaborasi dalam pembangunan sanitasi antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat,” kata Yani, dalam sambutannya.
Dia menerangkan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah ditetapkan sejumlah target pembangunan bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi untuk Kabupaten Muna.
Targetnya yaitu rumah layak huni 78 persen, akses sanitasi layak 86 persen, sanitasi aman 8 persen, BABS di tempat terbuka 0 persen, penanganan sampah perkotaan 83 persen, akses air minum layak 94 persen, serta target air minum jaringan perpipaan 26,01 persen dan bukan jaringan perpipaan 73,99 persen.
“Pertemuan hari ini dimaksudkan untuk mendapatkan input/masukan dan saran dari Provinsi dan Pusat terhadap progres kegiatan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), yaitu layanan skala penuh di Kabupaten Muna berdasarkan paket kebijakan yang telah disusun pada tahapan sebelumnya,” terang Yani.
Dirinya mengharapkan, melalui rapat perdana ini peran aktif peserta untuk memberikan input atau masukan dan saran, agar program PPSP di wilayah Kabupaten Muna sukses dan berjalan lancar.
“Diharapkan komitmen kita bersama pemerintah Kabupaten Muna dalam berusaha mencapai target-target pembangunan bidang PPSP ini yaitu bidang perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi pada APBD Kabupaten,” ujarnya.
Dia melanjutkan, untuk Pokja PKP Kabupaten Muna agar menyampaikan laporan hasil kegiatan implementasi SSK kepada Pokja PPAS Pusat, Provinsi, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta menginput hasil kegiatan implementasi tersebut ke website Nawasis.
Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sahrul Alamsyah, menekankan untuk melaksanakan seluruh tahapan dalam rangka implementasi SSK, melengkapi readinesa criteria atau syarat-syarat teknis terkait usulannya.
Fasilitator dari kegiatan ini diisi oleh Fasilitator Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Alfian Ishak, ST, M. Si.
Laporan: LM Nur Alim
