KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Antrean panjang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi pemandangan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, akhir-akhir ini.
Di tengah kondisi tersebut, muncul sorotan terhadap praktik pengisian BBM subsidi secara berulang dalam sehari menggunakan sepeda motor jenis Thunder yang telah dimodifikasi atau dirakit untuk menampung BBM dalam jumlah lebih banyak.
Aktivitas tersebut dinilai warga perlu mendapat perhatian dan pengawasan lebih ketat. Pasalnya, kendaraan yang sama disebut dapat kembali mengantre setelah melakukan pengisian sebelumnya, sementara masyarakat umum harus rela berlama-lama menunggu dalam antrean.
“Ini antrean motor Thunder di SPBU hari-hari ramai terus. Kenapa tidak diawasi ini?” keluh salah seorang warga yang tengah mengantre di salah satu SPBU di Kendari, Rabu (13/8).
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, Rabu (13/8), pada beberapa SPBU di wilayah Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, kendaraan jenis Thunder yang digunakan dalam aktivitas tersebut terlihat berulang kali masuk dalam antrean pengisian dalam sehari. Hal ini memicu terjadinya antrean panjang di SPBU.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme pengawasan terhadap pembelian BBM bersubsidi, khususnya terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berkali-kali.
Dugaan, dalam sekali antre ada biaya tambahan yang dibayarkan oleh sebagian pengantri kepada oknum petugas SPBU. Biaya tersebut diduga diberikan di luar harga resmi BBM dan disebut-sebut sebagai uang tip atau persen.
Praktik ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketegasan SPBU terhadap pola pengisian berulang, karena dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi. BBM yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dikhawatirkan justru dikumpulkan dalam jumlah tertentu untuk kemudian dikomersialkan kembali oleh pihak yang mencari keuntungan.
Praktik pengisian berulang ini berpotensi memperpanjang antrean dan mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh BBM subsidi secara normal.
“Kalau memang satu kendaraan bisa berkali-kali mengisi dalam sehari, tentu masyarakat bertanya-tanya. Apalagi kalau antreannya panjang seperti sekarang,” ujar warga lainnya.
Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pihak Pertamina, pemerintah daerah, serta aparat dan instansi terkait. Pengawasan di lapangan dinilai perlu diperkuat, termasuk memeriksa pola transaksi dan frekuensi pengisian kendaraan yang diduga melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang.
Selain pengawasan langsung, sistem pencatatan dan pemantauan transaksi juga dinilai penting untuk mendeteksi kendaraan yang melakukan pengisian secara tidak wajar.
Penulis: Hasrul Tamrin
