KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Sengketa kepemilikan lahan seluas 7.055 meter persegi di dekat Pasar Panjang, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, kian memanas. Tanah yang diklaim milik warga berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terbitan 1995 itu diduga ikut terseret dalam proses eksekusi berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 994/PK/Pdt/2024.
Di tengah sengketa hukum yang masih bergulir, lahan yang berada tidak jauh dari kawasan Pasar Panjang tersebut justru diduga telah dipasarkan menjadi kavling rumah toko (ruko) oleh Raziq Property Syariah.
Merespons kondisi itu, pemilik lahan melalui kuasa hukumnya memasang plank imbauan di lokasi tanah sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak melakukan transaksi jual beli atas objek yang masih disengketakan.
Kuasa hukum MM dan RDM dari LMN & Partners, La Ode Muhram Naadu, bersama Muhammad Baidar Maulid, Iman Rifaldy, dan Al Ashar Samudera, mengungkapkan bahwa klien mereka tidak pernah mengetahui adanya gugatan maupun dilibatkan dalam proses persidangan yang berujung pada putusan PK tersebut.
Namun, melalui putusan MA Nomor 994/PK/Pdt/2024 yang terbit pada 2024, bidang tanah yang diklaim sebagai milik kliennya justru disebut ikut menjadi bagian dari objek eksekusi.
“Kami menduga ada manipulasi dalam proses peradilan. Bagaimana mungkin seorang warga negara tiba-tiba mendapati tanahnya dieksekusi, padahal tidak pernah mengetahui jika dirinya berperkara di pengadilan,” ungkap La Ode Muhram Naadu, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan eksekusi, bangunan milik kliennya memang tidak ikut dibongkar karena tidak termasuk dalam objek eksekusi. Meski demikian, pihaknya mempersoalkan area tanah yang turut dimasuki dalam proses tersebut.
Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kejelasan batas dan luas objek eksekusi agar pelaksanaannya tidak melampaui apa yang telah ditetapkan dalam amar putusan pengadilan.
Atas persoalan tersebut, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Gugatan terkait kepemilikan dan batas objek tanah itu kini masih dalam proses persidangan.
Tidak hanya menempuh jalur perdata, pihaknya juga telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama kliennya ke Polda Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat kuasa tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak yang bersangkutan.
Selain itu, pihaknya turut melaporkan dugaan penyerobotan tanah dengan dasar kepemilikan SHM yang dipegang kliennya.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pihak kuasa hukum menemukan adanya brosur pemasaran kavling ruko oleh Raziq Property Syariah di atas lokasi tanah yang masih menjadi objek sengketa.
“Kok ada yang memasarkan tanah kavling di atas sertifikat milik orang lain? Ini aneh,” bebernya.
La Ode Muhram mempertanyakan dasar hukum pemasaran tersebut, mengingat persoalan kepemilikan dan batas tanah masih diperiksa di PN Kendari.
Karena itu, pihaknya meminta Kantor Pertanahan Kota Kendari mengambil langkah pencegahan dengan melakukan pemblokiran terhadap permohonan penerbitan sertifikat baru atas objek tanah tersebut sampai terdapat kejelasan hukum.
Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur tawaran kavling ruko di lokasi tersebut sebelum memastikan status hukum serta keabsahan dokumen kepemilikannya.
“Kami menganjurkan masyarakat agar tidak melakukan transaksi terhadap objek tanah tersebut. Kami juga akan menempuh langkah pidana terhadap pihak-pihak yang berupaya memasarkan objek tanah tersebut,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi merugikan pemilik lahan maupun masyarakat calon pembeli.
Sebab, di tengah sengketa kepemilikan yang belum berkekuatan hukum tetap melalui proses gugatan yang sedang berjalan, kehati-hatian dalam transaksi tanah menjadi hal penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum baru.
Editor: Hasrul Tamrin
