KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara bersama jajaran Polres dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) berhasil mengungkap 16 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi selama periode Oktober hingga November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 18 orang sebagai tersangka dengan mengamankan ribuan liter BBM jenis Solar dan Pertalite, ratusan tabung LPG 3 kilogram, serta sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra, Kombes Pol. Wisnu Wibowo, mengungkapkan, pengungkapan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program Quick Wins Kapolri dalam memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan tata kelola distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
“Sejak 1 Oktober hingga saat ini, Polda Sultra bersama seluruh jajaran telah mengungkap 16 laporan polisi dengan 18 orang tersangka. Barang bukti yang diamankan meliputi LPG, Pertalite, dan Solar,” ungkap Wisnu dalam konferensi pers bersama Kasat reskrim Polres Kendari, Perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi dan Hiswana Migas, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, dari serangkaian pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 14.000 liter Solar atau Biosolar, 3.183 liter Pertalite, serta 433 tabung LPG 3 kilogram.
Selain itu, turut diamankan 10 unit mobil jenis minibus dan pikap, satu unit dump truck, satu unit tangki berkapasitas 5.000 liter, satu unit kapal, 121 jeriken berkapasitas 30 liter, 11 jeriken berkapasitas 20 liter, delapan tandon berkapasitas 1.000 liter, tiga drum besi, empat selang plastik, satu pompa celup, satu timbangan berkapasitas 30 kilogram, serta empat pelat nomor kendaraan yang diduga digunakan untuk menyesuaikan barcode pembelian BBM.
* Modus Penyimpangan LPG, Pertalite hingga Solar
Wisnu membeberkan, praktik penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari pengumpulan LPG subsidi dari pangkalan dan pengecer hingga pengangkutan BBM bersubsidi untuk dipasarkan kembali ke wilayah yang memiliki selisih harga lebih tinggi.
Untuk penyalahgunaan LPG 3 kilogram, polisi mengungkap dua lokasi pengiriman. Pertama, pengungkapan oleh jajaran Polda Sultra di wilayah Konawe, dengan barang bukti lebih dari 200 tabung LPG yang diduga akan dikirim menuju Morowali.
Pengungkapan kedua dilakukan jajaran Ditpolairud terhadap pengiriman LPG melalui jalur laut menuju wilayah kepulauan, dengan jumlah sekitar 200 tabung.
Menurut Wisnu, LPG tersebut dikumpulkan dari pangkalan maupun pengecer, kemudian dialihkan ke daerah lain yang menawarkan harga jual lebih tinggi.
“Selisih harga yang menguntungkan menjadi salah satu motif para pelaku melakukan penyimpangan,” ungkapnya.
Sementara untuk Pertalite, pengungkapan dilakukan jajaran Polresta Kendari terhadap dugaan praktik pengumpulan BBM melalui pembelian di SPBU menggunakan barcode, kemudian dikirim ke wilayah Kepulauan Wawonii.
BBM tersebut diduga akan diperjualbelikan kembali melalui jaringan pengecer. Dari praktik itu, para pelaku berpotensi memperoleh keuntungan dengan selisih harga sekitar Rp18.000 hingga Rp20.000 per satuan jual dibandingkan harga di wilayah asal.
Adapun penyalahgunaan Solar bersubsidi dilakukan dengan cara mengumpulkan BBM dari sejumlah SPBU maupun SPBN, kemudian menampungnya menggunakan tandon sebelum didistribusikan ke wilayah pertambangan.
Di sektor pertambangan, terdapat perbedaan harga yang cukup besar antara Solar bersubsidi dan BBM industri. Kondisi inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu para pelaku mencari keuntungan dengan menyalahgunakan distribusi BBM subsidi.
* Ancaman Pidana dan Penindakan Berkelanjutan
Wisnu menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi karena tindakan tersebut merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi pemerintah.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“Kegiatan ini menjadi shock therapy bagi masyarakat bahwa setiap tindakan penyimpangan distribusi BBM dan LPG bersubsidi memiliki konsekuensi hukum. Penindakan ini tidak akan berhenti sampai di sini, tetapi terus kami lakukan mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) yang telah mendukung upaya pengawasan dan pengungkapan kasus tersebut.
Sinergi lintas sektor, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola distribusi energi bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
* Pertamina Apresiasi Langkah Polda Sultra
Sementara itu, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Hendra, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Sultra, khususnya Ditreskrimsus, Polresta Kendari, dan Ditpolairud atas keberhasilan mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Pertamina menyatakan mendukung penuh langkah penegakan hukum tersebut, termasuk melalui penyediaan data dan dukungan informasi yang dibutuhkan aparat dalam memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi di lapangan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada jajaran Polda Sultra. Pertamina akan terus mendukung, termasuk memberikan data-data yang dibutuhkan serta membantu pengendalian dan pengawasan di lapangan,” ungkap perwakilan Pertamina.
Ia juga memastikan Pertamina terus berupaya memenuhi kebutuhan BBM dan LPG masyarakat Sulawesi Tenggara sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan.
Selain itu, masyarakat diimbau membeli BBM bersubsidi melalui SPBU resmi dan LPG 3 kilogram melalui pangkalan resmi Pertamina untuk menjamin kualitas serta kuantitas produk yang diterima.
Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau praktik penyelewengan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135.
Langkah kolaboratif antara kepolisian, Pertamina, dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para pelaku sekaligus memastikan subsidi energi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Editor: Hasrul Tamrin
