KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam menertibkan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra, H. Uking Djassa, SH., saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, pada Rabu (23/9/226) malam.
Uking yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Sultra sekaligus Ketua Harian DPD II Partai Golkar menegaskan, penataan aset daerah menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh kekayaan milik pemerintah dapat dikelola secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, Fraksi Golkar siap mendukung upaya penertiban aset, sepanjang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan rekomendasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Fraksi Golkar siap berada di barisan terdepan dalam mendukung penertiban aset, sepanjang tindakan tersebut mengacu pada rekomendasi resmi BPK,” tegas Uking dalam pandangan fraksinya.
Tak hanya persoalan aset, Fraksi Golkar juga meminta agar kebijakan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang menjadi penopang sektor ekonomi daerah.
Uking menekankan pentingnya perhatian lebih besar kepada petani, peternak, dan nelayan.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak cukup hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan sarana produksi, bibit unggul, pupuk, akses pembiayaan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penguatan koperasi.
“Termasuk pengembangan hilirisasi dan perluasan akses pasar, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya,” ujarnya.
Perhatian Fraksi Golkar juga diarahkan pada sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan agar pemanfaatan SDA tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Fraksi Golkar menilai aktivitas pemanfaatan SDA harus memperhatikan aspek reklamasi, keselamatan kerja, serta keberlanjutan pembangunan.
Selain itu, sektor tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Pemanfaatan potensi sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi daerah, tetapi tetap memperhatikan lingkungan, keselamatan kerja dan keberlanjutan pembangunan,” kata Uking.
Sementara terkait penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial (bansos), Fraksi Golkar mengingatkan Pemprov Sultra agar memastikan seluruh prosesnya dilakukan berdasarkan data penerima yang valid.
Penyaluran juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya kesalahan sasaran maupun persoalan administrasi.
Fraksi Golkar berharap pengelolaan anggaran pada Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di penghujung pandangannya, Uking Djassa menyampaikan pantun yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemprov Sultra.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Fraksi Golkar mendorong hubungan kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra.
Editor: Hasrul Tamrin
