KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Polemik pemberhentian La Ode Tariala dari partai Nasdem sebagai kader dan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai bakal menjadi catatan sejarah baru bagi legislatif di Bumi Anoa, karena bakal menjadi ketua DPRD pertama yang tanpa dukungan partai.
Pendiri Partai NasDem Sultra, Jurni, menilai langkah pemecatan dan juga PAW tanpa alasan yang jelas oleh DPP Nasdem melalui DPW Nasdem Sultra sebagai keputusan yang sangat fatal dan merugikan partai secara internal maupun eksternal.
Meski diterpa dinamika internal hingga berujung pada pencopotan dari partai, Jurni meyakini bahwa posisi Tariala sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra masih berpeluang untuk tetap dipertahankan hingga akhir periode 2025-2030 nanti.
Menurutnya, dinamika ketatanegaraan yang berjalan pada jalur yang normal dan penegakan hukum yang benar dapat membuka jalan bagi Tariala untuk memimpin lembaga legislatif meskipun tanpa bernaung di bawah partai politik.
“Bisa jadi Ketua DPRD tanpa partai, dan bisa, kalau negara ini masih normal, itu pasti terjadi,” ungkap Jurni, Selasa (27/10/2026).
Dia mencontohkan, kasus kepemimpinan di legislatif di Indonesia pernah terjadi secara nasional yang dialami Fahri Hamzah menjadi wakil ketua DPR RI tanda dukungan partai politik.
“Kami prediksi hal serupa juga pasti dilalui Tariala menjadi ketua DPRD Sultra tanpa partai, karena proses pemberhentiannya juga pasti berproses secara administratif dan aturan di DPRD,” jelasnya.
Meskipun demikian, sebagai pendiri Nasdem Sultra, Jurni sangat menyayangkan tindakan DPP NasDem yang melakukan PAW terhadap Tariala tanpa dasar pelanggaran hukum atau pelanggaran AD/ART partai maupun alasan yang substansial di hadapan publik.
Langkah tersebut dinilai sama dengan mengkhianati suara para pemilih atau konstituen yang telah memberikan amanah kepada Tariala di Daerah Pemilihan (Dapil) 3.
“Mengganti orang tanpa ada persoalan hukum, tanpa ada persoalan yang sangat berdampak, saya pikir ini juga tidak benar. Dan ini sama dengan mengkhianati konstituen tempat beliau berada,” tegas Jurni.
Lebih lanjut, Jurni melontarkan kritik keras bahwa kebijakan pimpinan NasDem saat ini justru berpotensi merusak citra partai dan mengikis kepercayaan masyarakat di Sultra.
Ia bahkan melontarkan analogi tajam bahwa langkah tersebut sama dengan NasDem menggali kuburnya sendiri.
Ia pesimistis Partai NasDem mampu mendulang suara maksimal pada Pemilu 2029 mendatang jika pola kepemimpinan dan pengelolaan partai terus berjalan dengan cara-cara saat ini.
“Kalau cara NasDem dipimpin seperti ini, ini bukan untuk memperbaiki tapi merusak, dan kepercayaan masyarakat Sultra terhadap NasDem akan hilang,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jurni juga meminta kepada DPP Partai NasDem agar lebih jeli dalam menerima informasi dari daerah serta mengapresiasi kontribusi nyata para kader di Sultra yang selama ini turut membesarkan partai.
Editor: Hasrul Tamrin
