KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama para bupati dan wali kota se- Sultra menggelar Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Tahun 2026 di halaman kantor gubernur, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi kering yang berpotensi meningkat pada puncak musim kemarau.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada kegiatan apel dan simulasi semata. Seluruh jajaran diminta benar-benar memastikan kesiapan personel, peralatan, koordinasi, hingga mekanisme respons cepat di lapangan.
“Jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi. Kita harus betul-betul siap menghadapi bencana,” tegasnya.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan menjadi ancaman serius setiap musim kemarau. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya perubahan iklim global yang menyebabkan pola cuaca semakin sulit diprediksi dan berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Karena itu, penanggulangan bencana harus bergeser dari pola reaktif menuju langkah preventif dan pengurangan risiko bencana. Upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan data dan kajian ilmiah, perencanaan terpadu serta komando lapangan yang jelas dan terukur.
Berdasarkan laporan dan rilis BMKG Sultra pada Juli 2026, dinamika atmosfer dan laut sepanjang 2026 menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai. Hal tersebut sejalan dengan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra 2022–2026 yang memetakan sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi kering.
Untuk risiko Karhutla di Sultra, Gubernur mengungkapkan, terdapat tujuh daerah yang berada pada kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau.
“Sementara itu, Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat dan Buton Selatan berada pada kategori risiko sedang,” ungkapnya.

Sedangkan untuk bencana kekeringan, seluruh kabupaten dan kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi.
Ancaman tersebut diperkirakan semakin meningkat menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada September hingga Oktober 2026.
Mengantisipasi kondisi itu, Gubernur meminta seluruh kepala daerah bersama BPBD segera mengaktifkan posko siaga bencana Karhutla di wilayah masing-masing.
Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat, khususnya pada sektor pangan, sumber daya air dan bendungan, serta energi dan lingkungan.
Selain itu, patroli terpadu di kawasan rawan Karhutla harus ditingkatkan. Dinas Kehutanan, Manggala Agni, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Korem dan Polda diminta memperkuat pengawasan terhadap titik panas, khususnya di wilayah dengan risiko tinggi dan kawasan hutan lindung.
“Begitu ada laporan titik api, tim harus segera bergerak. Jangan menunggu api membesar,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian. Larangan pembakaran lahan untuk membuka areal pertanian maupun perkebunan harus terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah menghadapi potensi krisis air. Cadangan air alternatif dan distribusi air bersih menggunakan armada tangki harus disiapkan untuk masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan.
Kesiapsiagaan sektor kesehatan juga menjadi perhatian, terutama untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan debu terhadap masyarakat. Puskesmas dan rumah sakit diminta meningkatkan kesiapan pelayanan apabila terjadi peningkatan kasus penyakit akibat kondisi tersebut.
Gubernur turut mendorong peningkatan keterampilan personel, manajemen operasional, serta pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana. Pemantauan satelit, data BMKG, big data dan aplikasi pelaporan bencana secara real time harus dimaksimalkan.
BPBD Provinsi Sultra diharapkan menjadi pusat kendali data yang mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat dan dapat diakses oleh para pengambil keputusan.
Menutup sambutannya, Gubernur kembali mengingatkan seluruh stakeholder agar mengedepankan upaya pencegahan.
“Pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan pengobatan,” pungkasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin











