KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, pada 2–3 Juli 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur hadir bersama para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Rakornas tahun ini mengusung tema Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi berbagai program strategis sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dilanjutkan keynote speech dari Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menekankan pentingnya penguatan integrasi kebijakan dan program dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan berbasis protein ikan dan garam nasional.
Rakornas juga menghadirkan diskusi panel yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, BPKP, serta jajaran pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berbagai isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan tata kelola perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengelolaan kelautan, pembangunan sektor pergaraman, hingga penguatan sinergi lintas sektor dalam mengawal implementasi program-program Prioritas pemerintah pusat di daerah.
Menurut Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, sektor kelautan dan perikanan akan menjadi sumber pangan masa depan seiring meningkatnya kebutuhan protein dunia. Ia menyebut populasi dunia diproyeksikan meningkat dari 8,23 miliar jiwa pada 2025 menjadi 9,7 miliar jiwa pada 2050 sehingga kebutuhan protein, termasuk ikan, akan meningkat hingga 67 persen.
“Laut merupakan sumber protein dan kehidupan yang strategis. Karena itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata Sakti dalam Rakornas KKP di Jakarta, Rabu (2/7).
Dia juga menjelaskan KKP mengusung lima kebijakan ekonomi biru untuk mewujudkan program tersebut.
“KKP telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang berlandaskan pada keseimbangan ekologi dan ekonomi melalui lima program utama, yaitu perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ikan di perairan darat dan laut yang berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, keikutsertaan dalam Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan, optimalisasi potensi kawasan pesisir, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Pada hari kedua Rakornas, agenda akan dilanjutkan dengan desk Program Kerja Prioritas Nasional yang meliputi Desk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desk Budidaya Tematik KNMP, Desk Pergaraman, serta Desk Rehabilitasi Bencana Sumatera. Hasil pembahasan dari masing-masing desk akan dirumuskan menjadi rekomendasi sinergi pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar percepatan implementasi Program Kerja Prioritas Nasional di seluruh Indonesia.
Melalui partisipasi dalam Rakornas ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.
Editor: Hasrul Tamrin
