KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Perwakilan Komunitas Pemuda Peduli Desa Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Jais, membantah keras tuduhan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran Pemerintah Desa (Pemdes) Wonua Kongga yang dilontarkan oleh Aliansi Masyarakat Wonua Kongga Menggugat (AMWKM).
Ia menyebut narasi yang disebar oleh AMWKM dan Front Masyarakat Desa Wonua Kongga (FMWK) yang sebelumnya berganti nama menjadi AMWKM di berbagai media sebagai pembohongan publik dan “ngawur”, sebab tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Selain itu, narasi itu juga diduga dikembangkan karena dilatarbelakangi perasaan sakit hati dan kecemburuan dalam pemilihan kepala desa setempat.
“Narasi mereka adalah pembohongan publik!” tegas Jais, dalam keterangan eksklusifnya, Minggu (26/1/2025).
Jais menjelaskan, AMWKM dan FMWK telah mengklaim Pemdes Wonua Kongga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran, termasuk APBDes, RKPDes, RPJMDes, dan LPJ dana desa Tahun 2023 dan 2024. Padahal, dokumen dan data setiap kegiatan desa tersebut sudah mereka ketahui, bahkan besaran anggaran setiap kegiatan pun mereka telah kantongi.
“Di mana letak ketidak terbukaan atau transparannya pemerintah desa?, kalau seandainya pemerintah desa saat ini tidak transparan maka sudah pasti setiap data dan kegiatan desa tidak diketahui oleh mereka, tapi kenyataannya mereka tahu, ini kan aneh tuduhannya,” terang Jais.
Lebih lanjut, Jais menuding AMWKM dan FMWK juga telah berbohong terkait penyaluran dana Community Development (Comdev) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari dua perusahaan pertambangan yang berbeda di wilayah Kecamatan Laeya pada Tahun 2019 s.d 2022.
“Kalau dana Comdev yang dikelola oleh Pemerintah Desa beberapa tahun terakhir ini sudah disalurkan kepada masyarakat melalui kepala dusun, akan tetapi kalau sebagian besar dana CSR tahun 2019-2022 justru dikuasai oleh mereka,” ungkap Jais.
Ia juga membantah tuduhan adanya permintaan agar ketua tim pembangunan lapangan agar segera membagi sisa dana lapangan yang bersumber dari potongan dana Comdev sebesar 20% kepada masyarakat, yang nyatanya telah dikantongi dan dikelola oleh mereka.
“Dana itu sudah dikelola mereka sendiri. Makanya dari itulah mengapa kami asumsikan bahwa narasi dari Aliansi yang mereka bangun dan gaungkan selama ini merupakan pembohongan publik dan bicaranya ngawur, sebab berbicara data mereka mengetahui, berbicara anggaran mereka yang menerima bahkan yang mengelola,” tutur Jais.
Bahkan, permintaan AMWKM kepada Kepala Desa Wonua Kongga untuk memaparkan penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dinilai Jais sebagai upaya pembohongan publik.
“Salah satu penggerak AMWKM adalah direktur BUMDes yang telah menerima dana penyertaan modal tahun lalu dan memiliki bukti-bukti,” tambahnya.
Jais khawatir, situasi ini menimbulkan kesan “maling teriak maling”, karena sebagian besar penggerak AMWKM diduga merupakan penerima dan pengelola dana tersebut. Oleh karena itu, ia meminta AMWKM untuk berhenti menyebarkan narasi yang menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan.
“Kita berharap mereka berhenti membuat kebohongan publik, yang hanya akan membuat jebakan bagi mereka sendiri,” ujarnya.
Jais juga mengimbau masyarakat Desa Wonua Kongga untuk tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu maupun informasi yang menyesatkan dan tetap menjaga kondusifitas, persaudaraan, serta kedamaian di lingkungan masyarakat.
“Kita ingin terciptanya kedamaian di desa kita,” harapnya.
Terakhir, Jais meminta Polres Konsel untuk menyelidiki dalang dibalik propaganda yang memecah belah warga Desa Wonua Kongga.
Editor: Hasrul Tamrin
