KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia menggelar seminar literasi digital di Sulawesi Tenggara dengan tema “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” di salah satu hotel berbintang di Kendari, Kamis (2/10/2025).
Seminar yang melibatkan instansi pemerintahan, mahasiswa, dan komunitas literasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan informasi di ruang digital demi menjaga demokrasi dan terhindar dari hoax.
Seminar ini dibuka langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, yang disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Sulawesi Tenggara. Tidak main-main dalam acara ini Kemenko Polhukam menghadirkan langsung narasumber yang kompeten di bidang digital dan literasi, salah satunya Kadiskominfo, Ridwan Badallah.
Kepada awak media, Marsda TNI Eko Dono Indarto, usai membuka seminar, menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam membangun demokrasi dan menangkal disinformasi.
“Kita harus membangun kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, media, akademisi, komunitas pengguna ruang publik di dunia maya, dan masyarakat secara keseluruhan karena kita ketahui bersama bahwa pemanfaatan ruang publik di ruang dunia maya ini sudah sangat sangat besar sekali yang harus kita kelola dengan baik,” ujarnya.
Eko juga menyoroti perlunya membawa nilai-nilai demokrasi dari dunia fisik ke dunia maya dengan tata kelola yang baik agar bisa mendukung di dalam proses pembangunan di tempat kita atau daerah.
“Kita bawa ruang demokrasi yang ada selama ini di dunia fisik ke dunia maya, tapi tentunya dengan suatu tata kelola yang bagus. Kami dari Kemenko Polkam datang ke sini (Sultra) juga karena bentuk kepedulian kami bahwa Sulawesi Tenggara punya nilai indeks yang cukup bagus juga dan penting untuk dipertahankan,” terangnya.
Dalam sambutannya, saat membuka seminar, ia juga menyinggung rendahnya indeks literasi digital nasional. Berdasarkan survei Kementerian Komunikasi Digital tahun 2022, angka literasi digital baru mencapai 3,54 dari skala 5. Sementara itu, indeks masyarakat digital Indonesia tahun 2023 hanya berada di skor 43,34 dari skala 100.
“Artinya, masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi dan menggunakan informasi digital secara kritis,” katanya.
Menurutnya, cara kolaborasi antara helik, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pihak swasta, media massa, akademisi, dan komunitas pengguna ruang publik di dunia maya ini serta masyarakat secara keseluruhan masalah disinformasi dan angka literasi yang rendah bisa diselesaikan.
Untuk itu, Kemenko Polhukam mengajak dan mengharapkan kepada seluruh pihak agar bersama-sama membangun demokrasi dan menangkal desinformasi di daerah.
“Masalah disinformasi tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tidak hanya juga jadi bebannya publik, tapi kita semua. Kalau kita membangunnya positif juga counter-nya pasti positif. Artinya Dinas Kominfo yang harus diperkuat,” pungkasnya.
Kadiskominfo Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemenko Polhukam terhadap literasi digital di daerahnya. Beliau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam membangun kesadaran digital.
“Literasi digital adalah cara kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Intinya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran digital di masyarakat kita,” tuturnya.
Seminar ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam menjaga ruang publik digital dari ancaman informasi yang salah, disinformasi, dan malinformasi. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan peristiwa negatif seperti yang terjadi pada 20 Agustus tidak terulang kembali.
Kemenko Polhukam mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk bersama-sama membangun komunikasi yang baik dan terkelola, serta membawa kesadaran nasionalisme ke dalam kegiatan berdemokrasi di ruang digital.
Laporan: Hasrul Tamrin
