KOLOMRAKYAT. COM: KENDARI – Upacara peringatan 64 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (HANTARU) berlangsung dengan khidmat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (24/2024). Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Asep Heri, S.H., MH., QRMP.
Peringatan HANTARU tahun ini mengangkat tema “Semangat Hantaru, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam sambutannya, Dr. Asep Heri menekankan pentingnya Undang-Undang Pokok Agraria dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengelola sumber daya agraria dengan bijaksana demi kesejahteraan bersama.
Kepala Kanwil BPN Sultra, menambahkan, untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah telah meluncurkan program Dilan (Digital Melayani) yang disesuaikan dengan kerangka pembangunan pemerintahan.
Di Sultra, program Dilan dari 17 kabupaten dan kota sudah 100 persen dideklarasikan untuk layanan elektronik diawali dengan peningkatan kualitas data-data yang analog dan dialih mediakan menjadi data digital sehingga diharapkan ke depan layanan-layanan elektronik menjadi cepat tepat akurat dan outputnya adalah sertifikat elektronik.
“Tentunya tahun ini dan tahun depan adalah merupakan tahun transisi tahun penyesuaian tentu banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki tapi kita yakin ke depan layanan akan menjadi cepat Tepat dan akurat dan memberikan output sertifikat elektronik,” ujar Asep.
“Kita pengen pembangunan berkelanjutan dalam rangka menuju Indonesia Emas diawali dengan layanan-layanan elektronik. Layanan elektronik diawali dengan pembangunan data-data yang berkualitas, tentunya memerlukan seluruh stakeholder dalam rangka sinergitasnya,” pungkasnya.
Upacara dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Acara ditutup dengan pembacaan doa dan harapan agar semangat reformasi agraria semakin menguatkan komitmen semua pihak dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pertanahan.
Dengan momentum ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan agraria, serta turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Laporan: Hasrul Tamrin
