KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama arah pembangunan daerah Sulawesi Tenggara tahun 2027.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Aula Hotel Sutan Raja, Kabupaten Kolaka, Selasa (5/5/2026).
Dalam sambutannya, gubernur menekankan bahwa paradigma pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial dan sektoral. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah pusat, untuk membangun sinergi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi yang kuat, program pembangunan tidak akan tepat sasaran dan sulit memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Sultra. Untuk itu, ia mengarahkan agar kebijakan pembangunan ke depan lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah.
Daerah kepulauan, kata dia, perlu diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, sementara wilayah daratan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Salah satu strategi yang didorong adalah penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah berupaya menghubungkan pelaku UMKM dengan kawasan industri agar tercipta rantai ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Dari sisi makro ekonomi, Sulawesi Tenggara menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat mencapai 5,70 persen, meningkat dibandingkan 5,40 persen pada 2024 dan melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Meski demikian, gubernur mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Tingkat kemiskinan memang mengalami penurunan dari 10,63 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025, namun masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,26 persen. Sementara itu, indikator ketimpangan yang diukur melalui Gini Ratio juga menunjukkan perbaikan, dari 0,363 pada Maret 2025 menjadi 0,357 pada September 2025.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2026 tercatat sebesar 3,33 persen, relatif stabil dan termasuk yang terendah secara nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat, dari 73,62 pada 2024 menjadi 74,25 pada 2025, yang menempatkan Sultra dalam kategori tinggi.
Menghadapi tahun 2027, gubernur mengingatkan adanya tantangan fiskal yang tidak ringan. Ketergantungan terhadap transfer pusat, tingginya belanja operasional, serta beban pemeliharaan aset daerah menjadi perhatian serius yang harus segera diatasi.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel, dengan memastikan setiap belanja, khususnya belanja operasional, benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya dampak. Kita tidak boleh lagi terjebak pada rutinitas anggaran tanpa hasil yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap dapat merumuskan arah kebijakan pembangunan 2027 yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Bumi Anoa.** (Adv)
Editor: Hasrul Tamrin
