KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Komitmen menghadirkan pembangunan yang berpihak pada rakyat kembali ditegaskan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Sultra, Senin (4 Mei 2026).
Dalam suasana penuh khidmat, gubernur mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan akan berlangsung di Kabupaten Kolaka, pada Selasa (5/5/2026), sebagai ruang strategis yang benar-benar menyerap dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Di hadapan jajaran aparatur sipil negara, Gubernur menegaskan bahwa setiap persoalan yang dihadapi masyarakat tidak boleh menunggu viral di ruang publik untuk kemudian ditindaklanjuti. Menurutnya, pola kerja seperti itu harus ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan yang lebih responsif dan terencana.
“Jangan menunggu viral baru dikerjakan. Infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sektor lainnya harus terangkum secara komprehensif dalam Musrenbang,” tegasnya, dikutip dari media sosial Diskominfo Sultra, Senin (4/5/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Gubernur menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi atau kepentingan pimpinan.
“Anggaran harus fokus melayani masyarakat, bukan melayani pemimpin. Tidak boleh lagi ada porsi anggaran yang lebih besar hanya untuk kepentingan pimpinan,” ujarnya.
Dalam arahannya, gubernur juga menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis yang menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, seluruh usulan program harus berbasis pada kondisi riil di lapangan, disusun secara matang, dan diprioritaskan sesuai kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Momentum apel pagi ini sekaligus menjadi penguatan komitmen menjelang pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan akan dibuka secara langsung oleh gubernur pada Selasa (5 Mei 2026).
Diharapkan, forum tersebut mampu melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Anoa.
Dengan penegasan ini, Pemerintah Provinsi Sultra menunjukkan langkah serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Editor: Hasrul Tamrin
