KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan edukasi keuangan yang ditujukan khusus bagi masyarakat desa, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di daerah.
Guna mewujudkan komitmen itu, belum lama ini OJK Sultra melakukan edukasi penguatan literasi dan inklusi keuangan yang melibatkan masyarakat 8 desa di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan total peserta mencapai 500 peserta dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa sebagai peserta utama, berlangsung selama dua hari, pada 9 s.d 10 Desember 2025.
Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Bagian PEPK dan LMSt OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, mengungkapkan bahwa Kabupaten Muna Barat termasuk dalam wilayah yang disasar program awal 2025 karena karakteristik geografis dan ekonomi (desa pesisir/komunitas nelayan) yang cenderung memiliki akses dan pemahaman layanan keuangan lebih rendah.
“Pada tahun 2025, 8 desa di Muna Barat mendapatkan edukasi adalah Desa Laworo, Wanseriwu, La Lemba, Marobea, Waulai, Katobu, Tanjung Pinang dan Desa Latawe,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers OJK Sultra yang diterima media ini, Minggu (14/12/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata, pemahaman risiko, serta akses terhadap layanan keuangan yang aman dan diawasi OJK.
Dalam kegiatan tersebut OJK Sultra juga menggandeng perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mendukung perluasan inklusi keuangan kepada masyarakat di pedesaan termasuk daerah 3T yang masih tertinggal dalam pemahaman dan akses keuangan.
Materi mencakup pengelolaan keuangan keluarga, pengenalan produk jasa keuangan, hingga cara menghindari pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
OJK mencatat, sejumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut mengaku sangat terbantu dengan informasi yang diberikan dan berharap pengetahuan yang didapatkan dapat menjadi pedoman dalam memanfaatan produk jasa keuangan yang resmi dan terhindar dari aktifitas keuangan ilegal.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Bagian PEPK dan LMSt OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, menyebut kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya nasional untuk mencapai target literasi dan inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.
“Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan guna mewujudkan dan mendukung Asta Cita pemerintah, program inklusi keuangan tahun 2026,” ucap Bismi melalui Indra, dikutip dari siaran pers OJK Sultra yang diterima media ini, Minggu (14/12/2025).
Bismi mengungkapkan, pada periode Agustus 2024 s.d. November 2025 capaian program Gerakan Nasional Cerdaskan Keuangan (Gencarkan) oleh PUJK adalah 80.196 kegiatan yang menjangkau 387.543.032 peserta dan telah terlaksana di 512 dari 514 (99,61%) kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kepala OJK Sultra yang disampaikan Indra Natsir menyampaikan harapan agar edukasi keuangan dapat tersebar secara merata ke seluruh daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga masyarakat memiliki kecakapan dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan desa.
Dirinya juga menyampaikan salah satu tantangan yang masih ada di daerah pedesaan, adalah keterbatasan informasi, maraknya pinjaman ilegal, rendahnya pemahaman perencanaan keuangan, dan meningkatnya modus penipuan berkedok investasi. Karena itulah edukasi keuangan menjadi sangat penting dan mendesak.
“Nantinya, fokus OJK Sultra dalam edukasi dan literasi keuangan ini pada wilayah 3T dan daerah dengan literasi rendah, serta komunitas yang selama ini memiliki akses terbatas ke layanan keuangan formal,” ujar Bismi.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional meningkat menjadi 66,46% pada 2025, dari 65,43% pada 2024, sedangkan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51% pada 2025, naik dari 75,02% pada 2024.
Meskipun hasil survey secara nasional menunjukkan peningkatan, namun kesenjangan literasi dan inklusi masih terjadi — terutama di daerah pedesaan. Untuk itu edukasi diberikan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, contoh kasus, serta penjelasan mengenai cara mengenali produk keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Editor: Hasrul Tamrin
