KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tenggara, Sugianto Fara, angkat bicara terkait kemelut dualisme kepemimpinan di tubuh DPP PPP pasca-Muktamar yang digelar, pada Minggu, 28 September 2025, di Jakarta.
Dengan nada tegas, Sugianto menyatakan bahwa PPP bukanlah milik kelompok elite atau oligarki tertentu.
“PPP ini lahir dari fusi politik islam Parmusi pada tahun 1973, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai dan Serikat Islam. Oleh karena itu, jika terjadi dualisme kepemimpinan, maka wajib hukumnya untuk mengembalikan persoalan ini kepada dewan pendiri PPP, yaitu fusi PPP 1973,” ujarnya.
Sugianto menambahkan bahwa Parmusi, NU, dan SI memiliki hak untuk menentukan, memutuskan, atau bahkan mengambil alih serta membentuk kembali kepengurusan DPP PPP.
Lebih lanjut, Sugianto berharap agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, selaku pembina seluruh partai politik, dapat memberikan perintah tegas kepada dewan pendiri PPP (fusi PPP 1973) untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan ini dalam waktu 4 x 24 jam.
“Kami yakin, ultimatum dari Presiden Prabowo akan didukung penuh oleh seluruh elite dan kader PPP di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Editor: Hasrul Tamrin
