KOLOMRAKYAT.COM: MUNA – Kantor BULOG Cabang Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menyalurkan beras bantuan pangan gratis kepada 19.913 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Muna.
Kepala Bulog Raha, Hendra Dionisius, mengatakan Bantuan Pangan (Banpang) merupakan bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 yang digagas pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menekan inflasi pangan, khususnya beras.
“Data base Penerima Bantuan Pangan (PBP) bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data PBP ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) guna memastikan bantuan tepat sasaran,” ucapnya, saat dijumpai di kantornya, Kamis (7/8/2025).
Dia melanjutkan, sesuai arahan Bapenas, distribusi Banpang dilakukan secara one shoot atau satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni bulan Juni dan Juli 2025.
“Alhamdulillah, telah selesai didistribusikan. Setiap PBP menerima 10 kg beras per bulan, dengan total 20 kg per penerima. Jumlah PBP di Kabupaten Muna sebanyak 19.913 penerima, dengan jumlah beras yang didistribusikan mencapai 398.260 Kg,” cetusnya.
Hendra menyampaikan, dalam penyerahan penyaluran beras kepada PBP, Bulog Raha bersinergi dengan Pemda Muna, Dandim 1416/Muna, Polres Muna, dan Kejari Muna.
“BULOG berkomitmen menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bersinergi dengan berbagai pihak. BULOG akan terus mendukung pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial serta menjaga akses pangan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menuturkan, penyalurannya, berawal dari gudang Bulog yang akan diantar di titik-titik yang telah ditetapkan sebagai lokasi penerimaan bantuan bagi masyarakat, misalnya ke kantor desa dan di sana ada tim pembagi yang akan membagikan kepada PBP yang kemudian difoto bersama identitas KTP penerima yang dimasukkan di dalam aplikasi bantuan pangan.
“Program ini berasal dari Bandan Pangan Nasional, Bulog hanya bertugas menyalurkan sesuai data yang diberikan. Namun ada juga data cadangan bila tidak menemukan PBP maka akan digunakan data cadangan atau bisa juga menggunakan mekanisme lain seperti masih dalam satu keluarga, orang miskin di tempat itu dengan diterbitkannya surat pernyataan pengganti penerima manfaat dari kepala desa setempat,” terangnya.
Laporan: LM Nur Alim
Editor: Hasrul Tamrin
