KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Pemerintah Kota Kendari, melalui Penjabat (Pj) Wali Kota Muhammad Yusup, resmi menjalin kerja sama dengan Yayasan Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara dan Forum Kelompok Konstituen untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penandatanganan kesepakatan yang difasilitasi Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Kendari ini dilaksanakan di Balai Kota Kendari, pada Senin, 2 November 2024.
Kolaborasi ini bertujuan menyediakan layanan perlindungan terpadu bagi korban kekerasan di Kota Kendari. Layanan tersebut meliputi bantuan hukum, dukungan psikologis, dan bantuan sosial. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan korban kekerasan di wilayah tersebut.
Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, menekankan prioritas utama Pemkot Kendari dalam melindungi perempuan dan anak. Dia menyatakan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menghargai hak asasi perempuan dan anak, serta memastikan akses mudah bagi korban terhadap layanan yang dibutuhkan.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan. Melalui kerja sama ini, kami ingin memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan mereka mendapatkan akses yang lebih mudah ke layanan yang mereka butuhkan. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menghargai hak asasi perempuan dan anak,” ungkap Pj Wali Kota Kendari.
Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nurhaeda, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam mengatasi isu kekerasan yang masih menjadi tantangan besar. Beliau menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan tersebut.
“Kami memandang pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Dengan kesepakatan ini, kami berharap layanan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak korban dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik,” kata Nurhaeda.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, Haslita, juga turut menandatangani kesepakatan dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan kerja sama ini. Beliau menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama.
“Perlindungan perempuan dan anak adalah tugas bersama. Kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari siap mendukung penuh pelaksanaan kesepakatan ini untuk menciptakan Kendari yang lebih aman bagi semua,” ujar Haslita.
Dengan adanya kesepakatan ini, Pemerintah Kota Kendari, Yayasan Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara, dan Forum Kelompok Konstituen berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak di Kota Kendari, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Editor: Hasrul Tamrin
ini tampilan gambar iklan:
