KOLOMRAKYAT.COM: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek Konsesi Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dikeluarkan.
“Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” ujar Presiden Prabowo, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/2025) sesuai press release Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN yang diterima media ini, Kamis (8/5/2025).
Terkait pencapaian aset yang dikelola, kata Nusron, telah berhasil dikonsolidasikan dalam aset negara serta pentingnya pengecekan terhadap seluruh aset di Indonesia, termasuk tanah negara.
Menanggapi instruksi Presiden Prabowo, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemikiran itu, telah mulai dilakukan identifikasi atas tanah-tanah yang telah masuk kategori tanah telantar.
“Ini kita lihat, perintahnya sudah berapa yang pernah dikasihi, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan. Biasanya ini masuk dalam kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah,” jelas Nusron Wahid.
Saat ini, ia juga sedang dalam proses diskusi langkah selanjutnya terkait pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektar. Pemanfaatan aset tersebut dilakukan untuk meningkatkan manfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
“Aset Bank Tanah masa depan yang sedang kami diskusikan, apakah bisa atau tidak untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” ujar Menteri Nusron.
Tanah-tanah tersebut menurutnya berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai sektor prioritas pembangunan nasional.
“Tanah tersebut berpotensi juga untuk digunakan dalam berbagai macam tujuan, seperti pembangunan pabrik, perumahan, pangan, hingga energi terbarukan,” tutur Menteri Nusron.
Ia memastikan bahwa penelitian mendalam akan dilakukan sebelum rencana peluncuran diluncurkan secara resmi.
“Nanti akan kita kaji, dan kita merilis semua ada berapa yang sudah dihitung,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Editor: LM Nur Alim
