KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun 2026.
Melalui program prioritas Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) bersama Wakil Gubernur Hugua, sebanyak 602 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan perbaikan dengan total anggaran mencapai Rp30,1 miliar yang bersumber dari APBD Sultra Tahun 2026.
Program ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga di Bumi Anoa.
Hingga November 2026, progres pengerjaan fisik 602 unit rumah tersebut telah mencapai lebih dari 60 persen. Pemerintah pun terus menggenjot pelaksanaan pekerjaan agar seluruh bantuan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan bahwa bantuan Rutilahu tahun ini tersebar di 13 kabupaten dan kota.
Daerah penerima manfaat meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Kolaka, Bombana, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, dan Wakatobi.
“Untuk progres pengerjaan secara keseluruhan hingga November sudah lebih dari 60 persen. Bahkan, beberapa daerah sudah menyelesaikan pekerjaan fisiknya. Kita berharap akhir November ini sekitar 10 kabupaten dan kota sudah selesai, sedangkan tiga daerah lainnya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember,” jelas Martin, Senin (16/11/2026).

Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp50 juta per unit. Anggaran tersebut dibagi menjadi Rp40 juta untuk pengadaan material bangunan dan Rp10 juta untuk upah tenaga kerja atau tukang.
Skema bantuan ini dirancang agar proses rehabilitasi rumah berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar melalui keterlibatan tenaga kerja lokal.
* ASR: Kesejahteraan Masyarakat Dimulai dari Rumah
Bagi Gubernur Sultra Andi Sumangerukka atau yang akrab disebut ASR, pembangunan kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur berskala besar. Namun, harus dimulai dari kebutuhan paling mendasar masyarakat, yakni memiliki tempat tinggal yang layak.
“Kita memulai kesejahteraan masyarakat itu dari rumah,” tegas ASR.

Pandangan tersebut menjadi landasan Pemprov Sultra dalam menjadikan program Rutilahu sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah.
Melalui penyediaan hunian yang lebih layak, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
Lebih dari itu, perbaikan rumah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, mendukung percepatan penanganan stunting, serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Program Rutilahu Sultra juga sejalan dengan agenda nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui program pembangunan tiga juta rumah.
Sinergi Pusat dan Daerah, 11.435 Rumah Ditargetkan Tertangani
Komitmen Pemprov Sultra dalam penanganan rumah tidak layak huni juga diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Sepanjang 2026, Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi penanganan sebanyak 10.833 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Pemprov Sultra menambahkan 602 unit melalui dukungan APBD. Dengan demikian, total terdapat 11.435 unit rumah yang menjadi sasaran penanganan melalui program pemerintah pusat dan provinsi sepanjang 2026.
Besarnya alokasi tersebut menjadi peluang untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Sulawesi Tenggara yang berdasarkan pendataan pemerintah masih mencapai lebih dari 100 ribu unit.
Martin Effendi Patulak mengatakan, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperluas jangkauan program pada tahun mendatang.
“Jika pada 2026 dialokasikan sebanyak 602 unit melalui APBD provinsi, pada 2027 Pemprov Sultra menargetkan peningkatan menjadi 1.000 unit rumah,” ucap ucapnya.
Empat daerah yang belum memperoleh alokasi program Rutilahu melalui APBD provinsi pada 2026, yakni Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Tengah, dan Kota Baubau, direncanakan menjadi prioritas dalam penganggaran berikutnya.
* Tak Hanya Perbaiki Rumah, Tetapi Juga Gerakkan Ekonomi Masyarakat
Program Rutilahu tidak hanya menghadirkan perubahan pada kondisi fisik rumah penerima bantuan. Lebih jauh, program ini turut memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
Alokasi Rp50 juta untuk setiap rumah memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi lokal, mulai dari pembelian bahan bangunan, penggunaan jasa tukang, hingga keterlibatan pelaku usaha di sekitar lokasi pekerjaan.

Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh keluarga penerima bantuan, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan.
Pemprov Sultra berharap pelaksanaan program ini dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Melalui semangat Rumah Layak, Hidup Lebih Baik, Pemprov Sultra menegaskan bahwa pembangunan daerah harus menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, rumah bukan sekadar bangunan untuk berteduh, melainkan tempat tumbuhnya keluarga, terbangunnya kesehatan, dan dimulainya kehidupan yang lebih sejahtera.
Dengan percepatan program Rutilahu 2026, Gubernur ASR ingin memastikan semakin banyak masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah yang layak, sehat, dan aman. (Adv)
Editor: Hasrul Tamrin











