KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Transformasi digital pemerintahan di Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai diarahkan lebih jauh, bukan sekadar mengubah dokumen dan proses administrasi ke dalam sistem digital, tetapi memastikan teknologi benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Hal itu menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Onsite Tahun 2026 yang digelar selama dua hari di Aula Perpustakaan Modern Sultra, Kendari, mulai Senin (5/10/2026).
Kegiatan yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tersebut menjadi ruang verifikasi faktual sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota yang masih menghadapi kendala dalam menuntaskan proses penilaian mandiri.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah didorong tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif. Lebih dari itu, penerapan pemerintahan digital diharapkan mampu membangun sistem pelayanan yang terintegrasi, aman, efektif, serta mudah diakses masyarakat.
Mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Wa Ode Iis Indriyani, mengapresiasi kehadiran tim dari pemerintah pusat di Kendari.
Menurutnya, pendampingan secara langsung menjadi momentum penting untuk memetakan berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan transformasi digital.
Ia berharap proses evaluasi tersebut dapat berjalan optimal sekaligus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Penilaian PEMDI tahun ini tidak hanya melihat proses digitalisasi, tetapi juga mengukur dampak nyata layanan di lapangan,” ujarnya, dikutip dari akun @Dinas Kominfo Sultra, Rabu (7/10/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi pemerintahan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PANRB, Arman Kurniawan, menegaskan bahwa digitalisasi pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin inklusif, efektif, dan efisien.
“Digitalisasi itu sarana. Muara utamanya adalah pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, arah transformasi pemerintahan digital harus selaras dengan sasaran pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.
Dengan demikian, penerapan teknologi dalam pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem yang dimiliki setiap daerah, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui PEMDI Onsite 2026, pemerintah daerah di Sultra diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, memperbaiki tata kelola digital, serta memastikan berbagai inovasi teknologi pemerintahan benar-benar bermuara pada pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Editor: Hasrul Tamrin
