KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. Hasmawati, mempertanyakan terkait minimnya alat medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas pada Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026, pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Pasalnya, keterbatasan alat kesehatan dinilai masih memicu banyaknya pasien rujukan ke luar daerah, seperti Makassar hingga Jakarta.
Hasmawati mengungkapkan, persoalan ini bermula dari pengalaman pribadi keluarganya yang menderita penyakit usus sekitar dua bulan lalu.
Saat menjalani perawatan di RSUD Bahteramas, pasien terpaksa dirujuk ke Makassar karena keterbatasan sarana medis yang belum memadai.
Ia sangat menyayangkan kondisi tersebut, mengingat daerah telah menginvestasikan anggaran yang cukup besar untuk membiayai dokter spesialis dan sub-spesialis, salah satunya dokter spesialis gastroenterologi yang bertugas di rumah sakit plat merah tersebut.
“Daerah sudah mengeluarkan anggaran besar untuk menyekolahkan dokter sub-spesialis. Namun sangat disayangkan, keahlian para dokter spesialis kita justru terhalang karena ketersediaan alat medis yang tidak mendukung,” ujar Hasmawati, dikutip dari siaran persnya, Senin (31/8/2026).
Berdasarkan hasil diskusinya bersama tenaga medis, Hasmawati menyebutkan salah satu fasilitas vital yang sangat dibutuhkan adalah alat Endoskopi.
Kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat tersebut diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Menurutnya, investasi pada alat kesehatan ini sangat proporsional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan daerah serta efisiensi beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.
“Jika alat endoskopi itu tersedia, estimasi pendapatan rumah sakit dari layanan tersebut bisa mencapai sekitar Rp100 juta per bulan. Mengapa anggaran pengadaannya tidak kita alokasikan saja?” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menekankan, dampak utama dari tiadanya alat medis memadai adalah beban finansial masyarakat.
Pasien dan keluarga terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk tiket pesawat dan kebutuhan hidup selama menjalani pengobatan rujukan di luar daerah.
Oleh karena itu, ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran Direktur RSUD Bahteramas untuk memasukkan pengadaan alat kesehatan endoskopi ke dalam skala prioritas anggaran mendatang.
“Kasihan masyarakat kita yang harus terbang ke Jakarta atau Makassar hanya karena alatnya tidak ada di sini. Jika alat itu tersedia di RSUD Bahteramas, rujukan luar daerah bisa ditekan dan pelayanan medis di Sulawesi Tenggara bisa jauh lebih optimal,” pungkas Hasmawati.
Sementara itu, Direktur RSUD Bahteramas, dr. H. Sukirman, MARS, M.Kes., Sp.PA mengapresiasi penyampaian Wakil Ketua DPRD Sultra Hasmawati yang mendorong agar pengadaan alat Endoskopi.
Kata dia, anggaran yang di hold pada induk APBD TA 2026 ini sebesar Rp11 miliar dapat diberikan kembali di APBD Perubahan tahun ini untuk pembelian alat medis termasuk mengganti alat medis yang sudah usang.
” Anggaran masih ada, jika kami diberikan menggunakannya maka kami bisa adakan alat medis baru mengganti yang sudah usang,” tuturnya.
Rapat pembahasan KUA-PPAS tersebut di skorsing hingga esok hari. Rapat di pimpin Wakil Ketua H. Herry Asiku didampingi, Wakil Ketua Hj. Hasmawati dan Sekwan, La Ode Butolo serta dihadiri anggota Banggar, Sekda, Kepala BPKAD, Bappenda dan jajaran OPD lingku Sulawesi Tenggara.
Editor: Hasrul Tamrin
