KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Kota Kendari kembali menjadi pusat perhatian pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia. Sebanyak 17 delegasi pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang resmi dibuka di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (3/6/2026).
Forum yang mempertemukan para kepala daerah dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua itu dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, serta dihadiri Wakil Ketua I APEKSI Pusat sekaligus Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Ketua APEKSI Komwil VI yang juga Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, unsur Forkopimda, dan sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.
Mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Membangun Indonesia Timur” dengan subtema “Penanganan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi”, Rakerwil APEKSI Komwil VI menjadi forum strategis untuk membahas berbagai tantangan pembangunan perkotaan sekaligus merumuskan rekomendasi yang akan dibawa ke tingkat nasional.
Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kerja sama formal antarlembaga. Menurutnya, konsep tersebut harus diwujudkan melalui keterhubungan yang kuat antara para pemimpin daerah dalam membangun kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konektivitas antarpemimpin daerah. Ketika wali kota dan bupati saling terhubung dan berkolaborasi, maka sinergi pembangunan di tingkat provinsi hingga nasional akan semakin kuat,” ujarnya.

Hugua juga menyoroti kiprah Kota Kendari yang dinilainya semakin mendapat pengakuan di tingkat internasional. Ia menyebut keberhasilan Kendari menjadi tuan rumah berbagai forum internasional, termasuk kegiatan yang dihadiri para wali kota dari kawasan Asia Pasifik, menjadi bukti bahwa daerah mampu tampil dalam diplomasi global.
Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam organisasi internasional membuka peluang kerja sama yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
“Daerah memiliki peran strategis dalam diplomasi global. Apa yang dilakukan Kota Kendari menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menembus panggung dunia,” katanya.
Di tengah tekanan ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran yang dihadapi banyak daerah, Hugua mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebersamaan. Ia menilai kota-kota merupakan pusat pertumbuhan kawasan yang akan menentukan perkembangan wilayah di sekitarnya.
Karena itu, ia optimistis sinergi antara pemerintah kota dan kabupaten di Sulawesi Tenggara dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik di masa mendatang.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam Rakerwil kali ini adalah pengelolaan sampah. Hugua menekankan perlunya membangun kota yang tangguh atau resilient city dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, bencana alam, hingga dinamika sosial ekonomi yang semakin kompleks.

Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Kendari sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakerwil APEKSI Komwil VI.
Ia menjelaskan bahwa APEKSI merupakan organisasi yang menaungi 98 pemerintah kota di seluruh Indonesia. Menariknya, dari jumlah tersebut hanya sembilan kota yang dipimpin oleh perempuan, sementara di wilayah Komwil VI hanya terdapat dua wali kota perempuan, yakni Wali Kota Kendari dan Wali Kota Palopo.
Menurut Siska, tema pengelolaan sampah dipilih karena persoalan tersebut telah menjadi isu nasional yang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Persoalan sampah bukan hanya tantangan daerah, tetapi juga menjadi agenda nasional. Karena itu kami menghadirkan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai keynote speaker agar dapat memberikan perspektif dan solusi baru bagi pemerintah kota,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Siska juga memaparkan enam kebijakan utama APEKSI Komwil VI yang meliputi penguatan advokasi dan regulasi, peningkatan informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas pemerintah kota, pengembangan kerja sama antardaerah, kemitraan antarlembaga, serta konsolidasi organisasi.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal di sejumlah daerah, ia menegaskan APEKSI Komwil VI tetap berkomitmen menjalankan berbagai program strategis guna memperkuat kapasitas pemerintah kota.

Senada dengan itu, Wakil Ketua I APEKSI Pusat sekaligus Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan bahwa APEKSI memiliki peran penting sebagai wadah memperjuangkan kepentingan pemerintah kota sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah.
Menurutnya, Rakerwil menjadi forum krusial untuk menyepakati isu-isu strategis yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Kota Medan pada akhir Juni hingga awal Juli 2026.
Tauhid mengungkapkan, pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi global, keterbatasan fiskal, pengaturan Transfer ke Daerah (TKD), pembiayaan PPPK, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga isu transformasi digital, pengelolaan sampah, dan penanggulangan bencana.
“Tidak ada daerah yang bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan saat ini,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan Rakerwil APEKSI Komwil VI di Kendari, para peserta diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat kerja sama antarpemerintah kota sekaligus mempercepat pembangunan Indonesia Timur yang lebih maju, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Adv)
Editor: Hasrul Tamrin











