KOLOMRAKYAT.COM: Program hasil kolaborasi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tentang Pilot Project Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) yang sudah mulai berjalan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dinilai dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan saat pemaparan program Integrasi NIB dengan NOP di Kota Tangsel, Rabu (23/07/2025).
“Saya apresiasi pilot project dari integrasi NIB dengan NOP ini, yang dilakukan oleh Kantah Kota Tangsel dengan Pemkot Tangsel. Bagi Kantah, kita bisa mendapatkan data yang sangat akurat, dan bagi Pemkot, ini akan memberikan keuntungan finansial pendapatan daerah,” kata Ossy Dermawan sesuai press release Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN yang diterima media ini, Jumat (25/7/2025).
Ketika ditanya terkait penerapan integrasi NIB dan NOP secara masif di seluruh Indonesia, Wamen Ossy mengatakan bahwa ia harus dapat memastikan bahwa data-data pertanahan harus sudah lengkap.
“Ini harus lengkap agar mereka (Kantah) bisa bertransformasi kemudian untuk berkolaborasi, bersinergi dengan instansi lain untuk menyatukan datanya,” ujarnya.
Wamen Ossy berharap, kolaborasi dalam implementasi Integrasi NIB dan NOP ini bisa membuat program ini dapat segera diluncurkan. Untuk itu, ia mendorong seluruh pihak terkait untuk terus bekerja sama dengan baik agar program ini dapat memberikan dampak yang baik, termasuk bagi masyarakat.
Adapun beberapa pihak selain Pemkot Tangsel yang terlibat dalam pilot project ini antara lain Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Tangsel.
Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Sudaryanto; perwakilan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika; Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi; serta Kepala Kantah Kota Tangsel, Shinta Purwitasari.
Editor: LM Nur Alim
