KOLOMRAKYAT.COM: MUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten tahun 2027 diaula Galampano Kantolalo, Senin (6 April 2026).
Rapat Musrenbang RKPD ini dipimpin langsung oleh Bupati Muna Bachrun Labuta didampingi oleh wakil Bupati Muna dan dihadiri oleh Forkompinda, Kepala-kepala OPD, camat dan tokoh-tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Muna Bachrun Labuta mengatakan, dimasa pemerintahan saat ini, pembangunan terlihat lambat, disebabkan Pemkab Muna saat ini krisis anggaran.
“Saat ini Pemkab tidak punya uang, kenapa tidak ada pembangunan karena tidak ada uang. Saat ini penerimaan keuangan daerah kecil, bantuan pemerintah propinsi kecil karena efesiensi, dan pemerintah pusat hampir semua mengambil uangnya yang ditransfer ke daerah,” terang Bachrun dalam acara itu.
Dia menambahkan, artinya jika seluruh elemen Pemkab Muna tidak mengoptimalkan potensi yang dimiliki, maka bisa jadi kabupaten ini sudah tidak ada lagi kedepan.
“Untuk itu, saya meminta kepada seluruh Kepala-kepala OPD untuk bersama-sama serius membangun daerah ini dengan giat mencari dana pusat melalui perencanaan data yang matang dan proposal yang diinginkan pusat,” ucapnya.
Dirinya menitip pesan kepada seluruh OPD pemerintahannya, agar fokus pada pembangunan dari Desa karena itu jalan menuju kemajuan Kabupaten Muna.
“Pertanian, peternakan, dan perikanan itu merupakan sumber penghasilan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang besar bila dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bappeda Muna Ahmad Yani Biku menyampaikan, dari situasi yang sulit ini Pemkab Muna tidak boleh patah semangat dan optimis bisa membangun Kabupaten Muna kearah yang lebih baik dengan semangat kebersamaan.
“Pemerintah Kabupaten Muna berkomitmen mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,30% dan meningkatkan PDRB Per Kapita menjadi Rp48,70 Juta pada tahun 2027. Target ini disinergikan dengan penguatan tata kelola birokrasi berpredikat B (Skor 65,00) serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui capaian IPM 73,50. Upaya sistematis ini difokuskan untuk menekan Kemiskinan ke angka 12,85% dan Pengangguran ke 3,30%, dengan tetap menjaga kelestarian daya dukung Lingkungan Hidup sebesar 78,19%,” tutur Yani.
Menurutnya, bahwa dari data yang ada menunjukkan bahwa tahun 2027 bukan tahun yang mudah secara fiskal. Namun, keterbatasan anggaran bukanlah alasan untuk menurunkan kualitas pengabdian kita sebagai pengelola daerah. Justru di tengah tekanan ini, ketepatan strategi dan akurasi data dalam RKPD 2027 menjadi kunci utama.
“Mari kita jadikan Musrenbang ini sebagai momentum untuk menyatukan visi, mengubah tantangan penurunan anggaran menjadi peluang untuk bekerja lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih berdampak, Demi Muna yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di tahun 2027,” ucapnya dengan lantang dan penuh optimisme.
Laporan : LM Nur Alim
