KOLOMRAKYAT.COM: KONAWE – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen Jasa Konstruksi, di Kantor BKPSDM Kabupaten Konawe, Unaaha, pada Senin, 17 November 2025.
Agenda ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya kepesertaan sektor jasa konstruksi dalam pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Konawe.
Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand Sapan, hadir pada kesempatan tersebut dalam sambutannya mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan adalah tindak lanjut dari komitmen nasional dan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, lanjutnya, dalam surat Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang secara eksplisit mengarahkan untuk mewajibkan seluruh pekerja proyek menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Di tingkat Kabupaten Konawe sendiri, komitmen ini telah ditegaskan melalui surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe nomor 500.15.1/8703 tanggal 25 September 2025. Selain itu, kita juga mendapatkan perhatian dan dukungan pengawasan dari surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait kewajiban kepesertaan ini,” jelas Sekda, dikutip dari siaran pers BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (18/11/2025).
Sekda mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah atau bagian terkait untuk dapat mengambil langkah cepat dan konkret memastikan seluruh proyek jasa konstruksi di daerah yang bersumber dari APBD terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Gatot Prabowo, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Konawe terkait dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan PPK terkait khususnya untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi ini,” kata Gatot.
Editor: Hasrul Tamrin
