KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadirkan kemudahan ekspor produk kelautan dan perikanan melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) kini bisa dilakukan secara terintegrasi.
Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, mengatakan, SKP merupakan penerapan Good Manufacturing Practices/Sanitation Standard Operating Procedure (GMP/SSOP) dan menjadi salah satu prasyarat (prereguisite) bagi pelaku usaha perikanan untuk bisa mendapatkan HACCP sebagai pemenuhan persyaratan di negara tujuan ekspor.
“Pengajuan SKP dan HACCP saat ini bisa secara online di sistem OSS, lalu perwakilan Badan Mutu KKP di setiap provinsi akan melakukan verifikasi dokumen dan atau lapang. Ini sudah efektif di lapangan dan ada Inspektur Mutu yang siap melayani kebutuhan pelaku usaha,” kata Ishartini, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Ishartini menunjuk operasionalisasi satu rantai pelayanan terpadu SKP dan HACCP di Provinsi Sulawesi Tenggara. Belum lama ini Badan Mutu KKP Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan inspeksi HACCP sebagai bagian proses pelayanan publik.
Selama bertugas di lapangan, Ishartini memastikan para Inspektur Mutu mengecek penerapan GMP/SSOP & HACCP di UPI.
Menurutnya, penerapan GMP/SSOP & HACCP menjadi kebutuhan pelaku usaha sebagai prasyarat pemenuhan mutu dan keamanan pangan ke negara tujuan ekspor.
Dia mencontohkan dari wilayah Timur Indonesia di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Mutu KKP Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan inspeksi/audit HACCP perikanan.
Dihubungi secara terpisah, Plt. Kepala Kantor Badan Mutu KKP Sulawesi Tenggara, Tamrin, menyatakan bahwa tim Inspektur Mutu Sulawesi Tenggara sesuai SOP telah melaksanakan audit/inspeksi HACCOP.
“Kemarin tim kami baru saja turun inspeksi HACCP ke perusahaan yang berlokasi dekat dengan landing site PPS Kendari,” ucapnya.
Inspektur Mutu Sulawesi Tenggara bersama dengan wilayah lain akan fokus pada penilaian terhadap aspek diantaranya pemenuhan syarat lokasi, lingkungan, bangunan, peralatan, penerapan standar prosedur operasi pengolahan, pemenuhan persyaratan standar prosedur operasi sanitasi, program ketelusuran produk, prosedur penanganan keluhan pelanggan serta pelatihan karyawan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mendorong peningkatan kinerja layanan sertifikasi jaminan mutu produk perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Menurutnya, peningkatan layanan sertifikasi sangat penting, guna mendongkrak kinerja ekspor produk perikanan termasuk dari daerah.
Laporan: Taohae
Editor: Hasrul Tamrin
