KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Setelah sepekan mengikuti kegiatan Retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayor Jendral TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, akhirnya tiba di Sulawesi Tenggara, Sabtu (1/3/2025).
Kepulangan dua orang pucuk pimpinan Sulawesi Tenggara di Bumi Anoa ini setelah dilantik dan mengikuti pelatihan di Akmil disambut langsung oleh jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara di Bandara Haluoleo, dipimpin oleh Sekertaris Daerah, Asrun Lio, dan Ketua DPRD Provinsi Sultra, Tim Asistensi, Partai Politik pengusung, para Tim Pemenangan dan masyarakat.
Penjemputan kembali berlanjut di Rumah Jabatan Gubernur Sultra yang dihadiri oleh mantan Gubernur Sultra, Ali Mazi, seluruh jajaran pejabat Forkopimda Sultra, dan tokoh-tokoh Kerukunan dan Paguyuban se- Sulawesi Tenggara, juga tamu undangan lain.
Pada acara penjemputan ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2025 dan Perjanjian Kerjasama Tahun 2025 yang dilakukan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra. Diantaranya, Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya pada acara ini mengatakan, sejak ia dilantik bersama Ir. Hugua oleh Presiden Prabowo menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2030 bersama kepala daerah lain pada 20 Februari 2025, telah berkomitmen untuk menjalankan amanah yang dititipkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara dan pemerintah dengan sebaik-baiknya.
“Alhamdulillah saya dengan Pak Hugua sejak awal kami sudah berkomitmen, InsyaAllah akan menghilangkan semua sekat. Saya tidak akan memilih dan jangan takut bahwa saya dan Pak Hugua tidak akan melihat latar belakang, tapi kami akan menatap ke depan. Jangan takut kalau tidak mendukung saya pada Pilkada lalu, saya tidak akan melihat itu,” katanya.
Sebagai bentuk implementasi dari komitmen itu, dikatakannya, penandatanganan pakta integritas yang telah dilakukan ini merupakan sebuah “mata air” bukan “air mata”.
“Tidak usah khawatir, saya bertekad mari kita hilangkan sekat-sekat. Saya tidak akan melihat kebelakang” ucapnya lagi.
Andi Sumangerukka juga menegaskan bahwa harus menghargai semua pemimpin-pemimpin sebelumnya atau pendahulu di Sulawesi Tenggara, tanpa terkecuali.
“Saya tahu, karena saya pernah jadi Dandrem dan Kabinda di sini. Pemimpin kita terdahulu telah membawa ke arah yang lebih baik. Untuk itu, saya akan bekerja mati-matian sesuai kemampuan yang saya miliki untuk membawa Sultra ini ke arah yang lebih baik pula,” tuturnya.
Tidak luput, Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Ir. Hugua pada Pilkada 27 November 2024 untuk memimpin Sutra selama lima tahun ke depan.
“Saya yakin tidak akan mampu bekerja sendiri. Para kepala daerah juga kemarin saya sudah ingatkan, tidak akan mampu kalian bekerja sendiri tanpa melibatkan stakeholder, tanpa merangkul semua, hilangkan semua sekat, kalau kemarin kita bersaing (Pilkada,red) sekarang saatnya bersatu,” ajakkannya.
Dia juga mengingatkan dan mengajak seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati, karena kalau hati baik maka semua pasti baik.
“Kalau hatinya baik maka pekerjaannya juga pasti baik, tapi jika hatinya tidak baik maka sudah pasti pekerjaannya juga tidak baik,” pesannya.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, Andi Sumangerukka bilang tidak akan sungkan untuk meminta apa-apa yang sudah diketahui oleh Gubernur Senior Ali Mazi untuk dilanjutkan. Termasuk juga apa yang sudah dilaksanakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
“Mudah-mudahan mau membuka diri. Saya tidak akan malu-malu nanti. Saya tidak akan merasa rendah, kalau saya diminta. Kalau mereka mau membuka diri, pasti saya akan datang, karena saya merasa pertarungan ini sudah selesai saatnya mari kita bersama-sama untuk membangun Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Menyinggung soal penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja, hal ini sejalan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum pakta integritas di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Tujuan penandatanganan pakta integritas ini adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja aparatur sipil negara. Kemudian, kedua, meningkatkan tolak ukur kinerja untuk mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara, dan ketiga, adalah menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan, serta mencegah terjadinya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
Laporan: Hasrul Tamrin
