Kolom Sultra

Agrinas Palma Nusantara Gandeng Kejati Sultra, Perkuat Pendampingan Hukum Pengelolaan Lahan Sawit

×

Agrinas Palma Nusantara Gandeng Kejati Sultra, Perkuat Pendampingan Hukum Pengelolaan Lahan Sawit

Sebarkan artikel ini
(Foto: Ist/KR)
(Foto: Ist/KR)

KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memastikan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Langkah tersebut ditandai dengan audiensi dan silaturahmi jajaran manajemen PT Agrinas Palma Nusantara dengan Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., di Hotel Claro Kendari, Senin (16/11/2026).

Rombongan Agrinas Palma Nusantara dipimpin Brigjen TNI (Purn) Binarko Sugihantyo, Kepala Divisi Ancaman, Gangguan, dan Hambatan (AGHT) Direktorat Hubungan Kelembagaan. Ia hadir mewakili Direktur Hubungan Kelembagaan PT Agrinas Palma Nusantara, Mayjen TNI (Purn.) Cucu Sumantri.

Turut hadir Plt. Chief Region Officer X/Sulawesi, Rudy Karim; Regional Head Hubungan Kelembagaan CRO X/Sulawesi, Brigjen TNI (Purn.) Harfuddin Daing, S.E., M.M.; Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Distrik Sulawesi Tenggara, Brigjen TNI (Purn.) I Made Anggara, S.T.; serta Kepala Subdivisi Hubungan Masyarakat Direktorat Hubungan Kelembagaan, Fatkhul Manan.

Dalam pertemuan tersebut, pendampingan hukum dari Kejati Sultra menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan dan penataan lahan perkebunan kelapa sawit memiliki landasan hukum yang jelas.

Pembahasan juga mencakup aspek legalitas lahan, kepastian hukum, mitigasi risiko, hingga langkah penyelesaian terhadap berbagai potensi persoalan yang mungkin muncul dalam proses pengelolaan perkebunan.

Bagi Agrinas Palma Nusantara, koordinasi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pendampingan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan mandat perusahaan sekaligus meminimalkan potensi risiko hukum, sehingga pengelolaan lahan perkebunan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui audiensi ini, Agrinas Palma Nusantara berharap terbangun sinergi berkelanjutan dengan Kejati Sultra serta seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Pada hari yang sama, Agrinas Palma Nusantara juga Mela audiensi dan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Sultra yang diterima oleh Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas pentingnya membangun ekosistem pengelolaan sawit yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas dan keberlanjutan usaha, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat.

“Salah satu fokus pembahasan adalah mendorong keterlibatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta koperasi,” kata Brigjen TNI (Purn) Binarko Sugihantyo sebagai pimpinan rombongan PT. Agrinas Palma Nusantara kepada media.

Keterlibatan berbagai entitas tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rantai ekonomi industri perkebunan kelapa sawit.

Agrinas Palma Nusantara memandang bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya perkebunan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

 

 

Editor: Hasrul Tamrin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!