KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Polemik internal pemecatan kader Partai NasDem di Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Tariala yang Meri ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terus menjadi sorotan. Selain menyangkut persoalan pergantian dan pemecatan kader, konflik tersebut kini turut diwarnai aksi sejumlah orang yang menerobos ruang rapat DPRD hingga naik ke atas meja.
Insiden itu memunculkan pertanyaan mengenai etika penyampaian aspirasi di lingkungan lembaga negara sekaligus prosedur penyelesaian persoalan internal partai politik.
Salah satu pendiri Partai Nasdem Sultra, Jurni, menyayangkan aksi tersebut. Ia menilai, penyampaian keberatan seharusnya dilakukan dengan cara yang bermartabat dan tetap menghormati kewibawaan lembaga negara.
Menurutnya, menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap orang. Namun, hak tersebut tidak boleh mengabaikan tata tertib, terlebih ketika rapat sedang berlangsung dan dihadiri unsur pimpinan daerah, pemerintah, serta aparat kejaksaan.
“Naik ke atas meja saat rapat berlangsung itu sangat tidak etis. Apalagi ada unsur pemerintah dan aparat penegak hukum di dalam ruangan. Seharusnya ada cara yang lebih bermartabat untuk menyampaikan keberatan,” kata Jurni, Senin (16/11/2026).
Namun, Jurni menegaskan bahwa persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada mekanisme pemecatan atau pergantian kader di internal NasDem Sultra.
Ia menduga proses pengambilan keputusan tersebut tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah tidak adanya pemberitahuan atau tembusan keputusan kepada kader yang bersangkutan.
Jurni berpandangan, setiap keputusan organisasi yang berdampak terhadap kedudukan kader, terlebih jika berkaitan dengan jabatan publik, harus memiliki dasar dan prosedur yang jelas.
Karena itu, ia menilai Mahkamah Partai merupakan jalur yang semestinya ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internal sesuai kewenangannya.
“Pemecatan itu saya nilai cacat hukum karena tidak ditembuskan kepada pihak yang bersangkutan. Seharusnya ada proses di Mahkamah Partai untuk menguraikan secara jelas apa kesalahan kader sebelum keputusan diambil,” tegasnya.
Menurut Jurni, mekanisme tersebut penting agar setiap persoalan dapat diperiksa secara objektif, termasuk memberikan kesempatan kepada kader yang bersangkutan untuk mengetahui tuduhan dan menyampaikan pembelaan.
Ia juga mempertanyakan dasar keputusan organisasi, tahapan pemeriksaan, serta sejauh mana hak kader telah dipenuhi dalam proses tersebut.
Dalam kehidupan partai politik, kewenangan organisasi memang merupakan bagian dari otonomi internal. Namun, pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain persoalan mekanisme pemecatan, Jurni turut menyoroti sistem pengamanan dan pengendalian massa di lingkungan DPRD.
Ia mempertanyakan bagaimana sejumlah orang dapat dengan mudah memasuki ruang rapat yang sedang berlangsung hingga melakukan aksi naik ke atas meja.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait. Sebab, ruang rapat DPRD merupakan bagian dari lingkungan kelembagaan yang memiliki tata tertib dan fungsi resmi, bukan tempat untuk melampiaskan konflik organisasi.
Di sisi lain, Jurni juga mengungkapkan dugaan adanya penyampaian informasi yang tidak akurat dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem terkait persoalan internal tersebut.
Ia menilai, informasi yang tidak disampaikan secara utuh berpotensi memengaruhi pertimbangan dan keputusan pengurus pusat dalam menyikapi persoalan di daerah.
Meski demikian, dugaan tersebut merupakan penilaian Jurni yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak DPW maupun DPP NasDem.
Bagi Jurni, konflik organisasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal yang telah tersedia. Bukan justru berkembang menjadi aksi saling berhadapan di ruang publik yang berpotensi mencederai citra partai.
Ia mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar mengurus kepentingan pengurus dan kader. Partai juga membawa mandat politik masyarakat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, Jurni berharap polemik NasDem Sultra segera dijernihkan melalui prosedur organisasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk memberikan penjelasan mengenai dasar keputusan pergantian atau pemecatan kader.
Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai dasar keputusan organisasi serta kronologi yang melatarbelakangi konflik tersebut.
Sebab, persoalan internal partai memang menjadi bagian dari urusan rumah tangga organisasi. Namun, ketika menyangkut kedudukan kader di ruang publik dan memicu insiden di lingkungan lembaga negara, transparansi, etika, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Editor: Hasrul Tamrin











