KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, mendorong pemerintah pusat hingga daerah memperkuat validasi data penerima bantuan pangan di Sulawesi Tenggara. Langkah ini dinilai krusial agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Jaelani saat menghadiri penyerahan Bantuan Pangan Alokasi Juli hingga September 2026 di Kota Kendari, Kamis (10/9/2026).
Jaelani menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan saat ini merupakan alokasi periode Juli hingga September 2026. Ia berharap alokasi serupa dapat kembali digulirkan pada akhir tahun.
“Ini adalah program pemerintah yang teralokasi untuk bulan Juli sampai September. Mudah-mudahan untuk alokasi selanjutnya di Oktober, November dan Desember bisa teralokasi kembali,” ujar Jaelani.
Meski demikian, politisi asal Sultra ini menyoroti persoalan pendataan penerima yang masih belum optimal. Merujuk data Dinas Sosial, khusus di Kota Kendari, terdapat sekitar 32.000 warga yang terindikasi layak menerima bantuan, namun baru sekitar 27.000 orang yang terdaftar resmi.
“Ada beberapa problem yang ditanyakan oleh warga terkait pendataan. Saya akan menyuarakan ini agar pendataan di Sultra, termasuk di Kota Kendari bisa disempurnakan,” terangnya.
Menurut Jaelani, pembenahan basis data merupakan kunci utama agar program pemerintah tidak sekadar tersalurkan, melainkan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Ia berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan data tersebut.
“Mudah-mudahan dengan pendampingan kita ke depan, alokasi bantuan pangan ini bisa berbasis data yang akurat (by data), tepat sasaran, dan tentu bermanfaat,” tambahnya.
Bantuan Pangan Sebagai Stimulus Kesejahteraan
Lebih lanjut, Jaelani menegaskan bahwa bantuan pangan adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar bantuan sosial tidak dijadikan satu-satunya tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.
“Bantuan pangan ini adalah bentuk kehadiran negara. Tetapi sebetulnya ini adalah stimulus, bukan satu-satunya orientasi kesejahteraan. Yang paling penting adalah bagaimana bantuan ini menstimulasi program lain agar ekonomi masyarakat bisa bergerak,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar program bantuan sosial dibarengi dengan langkah pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya.
“Misalnya lewat penguatan UMKM maupun penguatan sektor-sektor produktif lain dalam aktivitas masyarakat,” pungkas Jaelani.
Melalui upaya terintegrasi ini, penyaluran bantuan pangan diharapkan tidak hanya menyelesaikan pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga di Sulawesi Tenggara.
Editor: Hasrul Tamrin
