KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (PP ISMEI) mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Pemda Konkep) yang kini dipimpin oleh bupati terpilih Rifqi Saifullah Rasak untuk mengevaluasi seluruh manajemen perusahaan pertambangan yang beroperasi, karena dinilai telah menjadi sentral konflik di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Sekertaris Biro Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan PP ISMEI, Firman Adhyaksa, mengatakan melihat aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii kian meresahkan masyarakat Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep harus mengambil sikap tegas serta mendesak PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) dan PT. BKM untuk bertanggung jawab dan segera angkat kaki dari Wawonii, karena telah menyebabkan banyak permasalahan sosial di masyarakat.
Hadirnya perusahaan pertambangan di Konkep dinilai oleh PP ISMEI tidak mampu menjawab solusi terkait masalah kemiskinan di Kabupaten Konkep. Malah justru menimbulkan masalah lain, yaitu masalah sosial di tengah masalah. Olehnya itu, Pemda Konkep harus mampu melihat situasi yang terjadi saat ini.
“Hadirnya perusahaan tambang di pulau yang kita cintai ini memang tidak mampu menjadi solusi terkait masalah kemiskinan di Konkep. Hal ini memang dibuktikan dengan angka kemiskinan di Konkep masih berada di angka 15,54 persen,” bebernya, Rabu (5/3/2025).
Pria kelahiran Desa Wawouso itu juga menuturkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi dan memboikot aktivitas perkantoran di wilayah Kabupaten Konkep, apabila Bupati dan Wakil Bupati tidak kunjung mengambil sikap tegas terkait pertambangan di Konawe Kepulauan dalam 100 hari masa kerja.
“Pemda harus mampu menempatkan diri di tengah-tengah rakyat Wawonii, soalnya masalah pertambangan di Konkep telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun saya menilai bahwa Bupati dan Wakil Bupati terdahulu terkesan melakukan pembiaran sehingga masalah tersebut tidak terselesaikan,” imbuh Firman.
“Saya berharap kepada Bupati Rifqi Saifullah Razak dan Wakil Bupati Muhamad Farid yang baru saja dilantik sekiranya mampu menjawab “PR” yang ditinggalkan bupati terdahulu,” pungkas Firman.
Editor: Hasrul Tamrin
