KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Pengacara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Musafir AR, menyoroti pernyataan kontroversial yang disampaikan calon Wakil Gubernur Sultra, La Ode Ida, melalui akun media sosial TikTok.
Dalam unggahan melalui akun TikTok, La Ode Ida, menyatakan bahwa dirinya baru saja didatangi oleh sekelompok aktivis mahasiswa yang menginformasikan adanya dugaan salah satu paslon Gubernur Sultra yang memanggil puluhan kepala desa. Dan kepada para kepala desa itu diberikan amplop yang isinya diduga minimal sebesar Rp10 juta rupiah per amplop.
“Harapan paslon itu saja menjadikan para kepala desa itu sebagai instrumen pemenangnya. Ini tindakan yang tidak terpuji, kalau benar,” kata La Ode Ida dalam akun Medsosnya.
Lebih lanjut, La Ode Ida bilang, makanya para aktivis mahasiswa ini sudah berdemonstrasi mendesak agar Bawaslu segera melakukan investigasi.
“Tentu saja masyarakat Sultra, kita semua mendukung desakan Mahasiswa itu, Bawaslu harus melakukan investigasi khusus, sekali lagi bawaslu harus melakukan investigasi, untuk memperoleh kebenaran atas dugaan itu, dan memberikan keterangan ke publik seterang benderang mungkin,” ucap Ida dalam unggahannya.
Pernyataan ini memicu pertanyaan besar. Pengacara APDESI, mempertanyakan alasan para aktivis mahasiswa memilih untuk mendatangi La Ode Ida, seorang calon Wakil Gubernur, ketimbang langsung melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki kewenangan resmi untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu.
“Kenapa para mahasiswa ini justru menghadap ke salah satu pasangan calon? bukan Bawaslu. Ini harus didalami lebih lanjut. Berdasarkan pernyataan tersebut, kita patut menduga bahwa ini adalah gerakan politik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan calon lain,” tegasnya, dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).
Lebih lanjut, Musafir AR, menduga, dukungan La Ode Ida terhadap gerakan mahasiswa tersebut menambah kecurigaan bahwa ini bukan gerakan murni mahasiswa, melainkan manuver politik yang terselubung.
“Laode Ida menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut, dan ini patut dicurigai sebagai bagian dari strategi politik untuk menjatuhkan kandidat lain. Gerakan ini tidak bisa dilihat sebagai gerakan netral,” cetusnya.
Pengacara APDESI juga menekankan bahwa jika memang ada dugaan praktik politik uang atau pelanggaran lainnya, seharusnya dilaporkan langsung ke Bawaslu.
“Jika ada dugaan money politics, laporkan saja langsung ke Bawaslu, bukan mendatangi salah satu calon dan kemudian baru melapor. Tindakan seperti ini justru bisa dianggap sebagai pelanggaran pemilu, karena melibatkan seorang kontestan dalam proses yang seharusnya independen,” terangnya.
Ia juga menekankan bahwa Laode Ida sebagai seorang calon Wakil Gubernur seharusnya lebih fokus pada penyampaian program dan visi misinya, bukan terlibat dalam manuver yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mencederai proses demokrasi.
“Sebagai calon wakil gubernur seharusnya bersaing secara sehat dan fair. Jika memang ada dugaan pelanggaran, bawa buktinya ke Bawaslu. Jangan hanya menduga-duga atau mendukung gerakan yang bisa dianggap sebagai upaya politis untuk menjatuhkan calon lain,” bebernya.
Pengacara APDESI meminta Bawaslu untuk segera mendalami situasi ini dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap gerakan mahasiswa yang mendapat dukungan dari Laode Ida.
“Bawaslu juga harus menyelidiki gerakan ini dan mengungkap siapa yang berada di baliknya. Jika ini terbukti sebagai manuver politik untuk mempengaruhi hasil Pilkada, maka ini adalah pelanggaran serius,” tegasnya lagi.
Ia juga berharap agar seluruh kandidat dalam Pilkada Sulawesi Tenggara dapat bersaing secara adil dan tanpa praktik-praktik manipulatif.
“Masyarakat Sultra berhak mendapatkan Pilkada yang bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan politik yang merugikan proses demokrasi,” sebutnya.
Lebih lanjut, APDESI juga secara kelembagaan menegaskan bahwa mereka tidak mendukung salah satu pasangan calon gubernur dalam Pilkada Sultra.
“Sebagai organisasi, APDESI bersikap netral dan tidak mendukung pasangan calon manapun dalam Pilkada ini. Namun, kami sangat menentang adanya praktik-praktik politik yang kotor, termasuk penyebaran isu tanpa bukti yang jelas serta upaya menjatuhkan lawan politik secara tidak sehat,” pungkasnya.
Editor: Hasrul Tamrin
