KOLOMRAKYAT.COM: KENDARI – Sebagai upaya untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada bidang Swasembada Pangan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari bakal memaksimalkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun 2025 di Sulawesi Tenggara.
Berkenaan dengan hal tersebut, BWS Sulawesi IV Kendari telah membuka pengumuman pengusulan lokasi P3-TGAI di Sultra. P3-TGAI merupakan program pemberdayaan padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggunakan dana APBN. Pelaksanaan P3-TGAI dilakukan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi IV Kendari, Dr. Suwardi, ST., MT, mengatakan untuk pendaftaran Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun 2025 di Sulawesi Tenggara telah dimulai pada tanggal 12 Mart s.d 25 April 2025 sedangkan tahapan evaluasi, verifikasi administrasi, dan validasi usulan lokasi berlangsung pada tanggal 12 Maret s.d 23 Mei 2025.
“Pengusulan lokasi P3-TGAI berasal dari DPR RI, instansi pemerintah daerah dalam hal ini dinas PU provinsi, kabupaten dan kota serta masyarakat perkumpulan petani pemakai air (P3A) atau gabungan perkumpulan petani pemakai air,” katanya, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Senin (17/3/2025).
Dia mengungkapkan, untuk mendukung program pemerintah pusat pada bidang Swasembada Pangan Satker OP Sulawesi IV Kendari akan memaksimalkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun 2025 ini di Sulawesi Tenggara.
“Untuk mendukung program Swasembada Pangan ini menjadi salah satu konsen BWS Sulawesi IV Kendari bagaimana menyukseskan, melalui pengaturan air irigasi. Makanya hampir tiap hari kami mengikuti rapat bersama dengan pemerintah pusat dan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui online maupun offline termasuk turun langsung di lapangan,” ucapnya.
Meskipun saat ini belum ada kuota resmi yang dialokasikan untuk P3-TGAI di Sulawesi Tenggara, namun hasil rapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR telah menetapkan jumlah keseluruhan se- Indonesia alokasi P3-TGAI sebanyak 8 ribu titik lokasi. Untuk itu, BWS Sulawesi IV Kendari tengah melakukan pendaftaran untuk diusulkan ke pemerintah pusat.
“Kemungkinan kuota kita tahun ini di Sultra pasti ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena ada efisiensi anggaran. Mudah-mudahan, kita berharap kalaupun ada pengurangan kuota tidak signifikan karena di sini (Sultra,red) masih banyak daerah yang membutuhkan program ini,” ujarnya.
Suwardi memaparkan, realisasi program P3-TGAI Tahun 2024 sebanyak 477 titik lokasi yang tersebar di tiap-tiap kabupaten/kota se- Sultra. Kabupaten dengan alokasi terbanyak yakni Kabupaten Konawe Selatan yaitu 132 titik. Keseluruhan titik program ini pemanfaatannya buat petani sangat berguna.
“Setahu hasil kunjungan dan wawancara langsung saya kepada petani, mereka sangat berterima kasih dengan adanya program ini, dan sangat bermanfaat. Tidak ada satupun petani yang menyesal menerima program ini,” tuturnya.
Suwardi juga menyinggung soal keterbukaan informasi program ini sangat terbuka untuk umum atau masyarakat. Informasi pendaftarannya bisa diakses melalui website Kementerian PU atau melalui media sosial BWS Sulawesi IV Kendari.
“Terkait dengan program ini tida ada yang kami tutupi. Tidak ada yang menghalang-halangi atau membatasi informasi di sini. Semua terbuka, termasuk kepada media, kami sangat terbuka, hanya karena persoalan waktu saja karena kami kan biasa ke lapangan jadi mohon dimaklumi, tetapi semua informasi tentang P3-TGAI semua ada media sosial kami,” tutupnya.
Senada, Humas BWS Sulawesi IV Kendari, Rahmat, menegaskan bahwa terkait dengan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun 2025 tidak ada yang ditutup-tutupi. Pada tahun ini, kabar baiknya BWS Sulawesi IV masih kebagian program ini untuk mendukung program pemerintah pusat Asta Cita dalam Swasembada Pangan.
“Kami tidak pernah menghalang-halangi masyarakat ataupun media untuk mendapatkan informasi terkait program ini, hanya saja mungkin persoalan waktu untuk menjawab semua pertanyaan karena pimpinan atau Satker terkait biasa ke lapangan,” ucapnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
